Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kepri Kolonel Inf Bonar Pandapotan Panjaitan bersama Romo Paschal/Foto: Istimewa
Batam, Keprisatu.com – Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepulauan Riau (Kepri) akan meningkatkan sinergitas dengan Komisi Keadilan Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di provinsi ini.
Hal itu disampaikan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kepri yang baru Kolonel Inf Bonar Pandapotan Panjaitan saat bersilaturahmi bersama Ketua KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus yang akrab dipanggil Romo Paschal pada Sabtu (06/05/2023).
Bonar sebagai Kabinda Kepri menggantikan Ardiansyah yang naik pangkat menjadi Laksamana Muda (Laksda) dan kini bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PDI-P dari Provinsi Kepri Sturman Panjaitan itu, Bonar Panjaitan berharap KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang dapat terus mendukung pemerintah dalam pencegahan TPPO yang melalui Provinsi Kepri.
“Saya berharap, silaturahmi ini terus terjaga hingga masa mendatang, sehingga KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang dapat terus menjadi mitra pemerintah, terutama kami sebagai aparat intelijen dalam mendeteksi dan memberantas perdagangan orang yang melalui Provinsi Kepri,” kata Bonar.
Bonar menjelaskan, Binda Kepri selama ini juga turut andil dalam upaya pemberantasan mafia perdagangan orang. Dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini Binda Kepri bekerja sama dengan aparat keamanan lainya berhasil menggagalkan TPPO yang melalui Tanjungpinang dan Batam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang menyambut hangat pertemuan dengan Kabinda Kepri dan mendoakan kesuksesan dalam bertugas.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Kota Batam, kepada Bapak Bonar selaku Kabinda Kepri yang baru, kami mendoakan agar Tuhan memberkati dan diberikan kesehatan selalu selama penugasan di Provinsi Kepri,” ujar Romo Paschal.
Selanjutnya, ia bersedia menjalin sinergitas dengan semua pihak dalam mendukung pemberantasan TPPO.
“Upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab kita bersama, karena ini merupakan tanggung jawab kemanusiaan,” ungkapnya. (*)
