Batam, Keprisatu.com – Pemadaman listrik menyeluruh yang dilakukan PLN Batam, benar benar berpengaruh kepada semua bidang. Keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat akhirnya menggiring managemen PLN Batam memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPRD Kota Batam.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepri yang dilangsungkan Rabu (4/1/2023) , Pimpinan Bright PLN Batam memberikan keterangan di Graha Kepri.
BACA JUGA : Komisi III DPRD Kepri Layangkan Surat ke PLN Batam, Imbas Pemadaman Listrik pada Tahun Baru 2023
Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab utama pemadaman listik di awal Januari 2023. Pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses untuk mengetahui penyebab padamnya listrik.
BACA JUGA : Alumnus Poltek Negeri Batam Ini Nekat Terjun dari Tower hingga Tewas
Tak ingin peristiwa serupa terjadi kembali, Anggota DPRD Kepri Komisi 3, Yusuf SMn MM menegaskan pemadaman listrik total atau blackout yang terjadi di awal tahun 2023 harus menjadi perhatian serius bagi Bright PLN Batam.
“Dampaknya sangat luar biasa, karena berimbas langsung langsung ke banyak sektor , baik dalam skala besar maupun rumah tangga,” kata Yusuf SMn MM, Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Kepri usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepri bersama Bright PLN Batam di Graha Kepri, Rabu (4/1/2023).
“Bright PLN Batam harus memperhatikan kejadian yang kemarin (black out) secara serius. Keadaan itu sangat memukul banyak pihak seperti masyarakat, industri, pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya.
Yusuf yang saat ini sebagai Ketua DPD PKS Kota Batam menyebut, bahwa Kota Batam merupakan kota yang strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura.
“Bright PLN Batam harus bisa memastikan pasokan energi listirk di Batam aman dalam segala macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” kata dia.
Jadi, lanjut Yusuf, Bright PLN Batam harus mempertimbangkan termasuk adanya penambahan-penambahan permintaan baru dengan adanya industri baru atau investor baru yang membuka usaha di kota Batam, sehingga tidak mempengaruhi pelanggan yang sudah ada.
Terkait dampak, berdasarkan Pasal 6 Pergub 22 tahun 2017, dijelaskan bahwa PT PLN Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya atau rekening minimum.
“Kami meminta Bright PLN Batam agar bersungguh-sungguh menunaikan kompensasi terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2017,” kata Yusuf SMn.
Yusuf SMn juga mengingatkan sebagai pelajaran atas pemadaman listrik total, agar setiap kantor-kantor pelayanan publik di Provinsi Kepri memiliki mesin cadangan atau genset agar penyelenggaraan pelayanan publik tidak terganggu.
“Khususnya di Kantor Imigrasi, jangan sampai orang yang mau pergi ke mancanegara terhambat atau terganggu karena akan memalukan Indonesia sebagai negara di mata negara lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya, akan ada RDP lanjutan di bulan Maret mendatang untuk menindaklanjuti rapat hari ini. Dan meminta agar PT PLN Batam dapat memberikan checklist dan SOP recovery.
PLN Batam bentuk tim khusus
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab utama pemadaman listik dua hari lalu.
Pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses untuk mengetahui penyebab padamnya listrik.
“Tim konsultan sudah bekerja. Jadi diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban pasti penyebab gangguan listrik,” katanya. (KS03)
Editor : Teguh Joko Lismanto
