Keprisatu.com – Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pelabuhan kontainer yang baru. Pelabuhan lama yang ada saat ini di Batuampar sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan pengusaha. Pelindo, pun sudah angkat tangan untuk menangani Batuampar.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo membenarkan pernyataan Anggota Komisi V DPR RI Chen Sui Lan kalau Batam saat ini benar-benar memerlukan pelabuhan kontainer baru.

“Saya akan koordinasikan dengan BP Batam dan Pelindo. Pelindo sudah kita tugaskan ke sana sebelumnya, sudah mengkaji Pelabuhan Batuampar, dia angkat tangan karena dermaga harus bongkar dan ganti baru,” kata Agus, Kamis (4/2/2021) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI.

Padahal menurut Agus, Pelabuhan Batuampar punya potensi yang baik. Namun, untuk upaya percepatan pengembangan Pelabuhan Batuampar, memerlukan diskusi yang intensif dengan pengusaha BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Batuampar saja itu berat. Jadi kami sampaikan di Batam berhadapan dengan Singapura, jadi bagai bumi dan langit gitu. Jadi harus melihat orang-orang yang berintegritas merah putih luar biasa untuk bisa mengembangkan Batam,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelindo 1-BP Batam Kerja Sama Pemanduan dan Penundaan Kapal

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkap rencana mengubah wilayah kerja BP Batam, Kepulauan Riau, agar menyerupai negara Singapura yang sudah berbasis industri teknologi 4.0.

“Pelabuhan Batuampar mau kita renovasi sehingga bisa standar 4.0, jadi sudah gunakan IT, tidak manusia lagi. Hari ini masih manual. Singapura sudah pakai IT, manusianya operator saja, kapal jalan sendiri, barang naik sendiri. Kita menuju ke sana,” kata Rudi di gedung DPR RI, Jakarta.

Chen Sui Lan Kritisi Proyek Malarko

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golka Chen Sui Lan mengatakan Batam perlu pelabuhan kontainer baru karena yang sekarang sudah tidak memadai. Dia pun mengkritisi proyek Pelabuhan Malarko di Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mangkrak dari 2008 lalu.

“Sebelumnya Pak Menteri ada ke sana dan berjanji merealisasikannya tahun 2021. Tapi tidak ada di RKA (rencana kerja dan anggaran), mungkin ada formula baru kita bisa mendapat penjelaskan supaya tahu kapan bisa realisasinya. Karena kalau berfungis tentu ada pilihan untuk pengusaha yang ada. Di Karimun itu ada pelabuhan, tapi tidak memadai,” katanya.

Menanggapi hal ini, Agus mengatakan masih ada beberapa syarat yang harus mereka persiapkan untuk proses percepatan pembangunan. Salah satunya adalah kendala persiapan tanah.

“Malarko kita sudah ke sana, menteri hadir kami akan kembangkan Malarko, tapi ada beberapa prasyarat yang persiapan, tanah misalnya. Kita sudah bersurat kepada bupati untuk tanahnya segera disiapkan diserahkan kepada kami. Kalau tanah orang lain kita tidak bisa membangun jadi ini ada suratnya kalau diperlukan kita berkoordinasi dengan bupati. Jadi percepatanya bisa dilakukan,” ujarnya. (ks04)

editor: arham