Batam, Keprisatu.com – Satuan Reskrim Polresta Barelang masih terus mendalami dugaan pemerasan terhadap Wilianto, oleh salah seorang oknum wartawan media online berinisial H. Dalam prakteknya, H sempat meminta sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah untuk menurunkan pemberitaan (Take Down) pemberitaan terkait peredaran rokok non cukai merk Manchester.
Menurut Kuasa Hukum terlapor Jakobus Silaban SH, bahwa angka uang sebesar Rp75 juta yang ramai dibicarakan bukan merupakan permintaan dari kliennya, melainkan tawaran dari pihak perwakilan perusahaan rokok Manchester pada hari Selasa (17/11) malam. “Awal mula pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif dari Andi, yang merupakan perwakilan dari pihak perusahaan rokok Manchester,” ujarnya.
Kliennya itu awalnya tidak mengenal Andi perwakilan rokok Manchester dan akhirnya disepakati bertemu pada Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kafe di kawasan Tiban. Saat bertemu bukan kliennya yang meminta atau menyebutkan angka tetapi Andi. “Angka 75 juta itu keluar dari mulutnya si Andi, bukan dari Himawan klien saya,” ujar Jakobus.
Ia memaparkan, nominal Rp75 juta tersebut diperhitungkan untuk kepentingan koordinasi dengan sekitar 140 media, di mana jika dibagi, setiap media diperkirakan mendapat sekitar Rp500.000. Pertemuan tersebut juga disebut terjadi atas inisiatif pihak Andi, bukan permintaan dari pihak Himawan.
Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan terkait pelapor dalam proses hukum ini. Menurutnya, pihak yang seharusnya membuat laporan adalah pihak yang secara langsung berkomunikasi dan melakukan transaksi, yakni Andi selaku pihak yang mentransfer uang muka (down payment / DP) sebesar Rp10 juta, bukan Wili yang disebut tidak dikenal oleh kliennya.
“Karena yang berbicara dengan si terlapor ini adalah si Andi, yang mentransfer uang DP Rp10 juta adalah si Andi, seharusnya yang melaporkan ini adalah si Andi, bukan si Willi” tegasnya.
Selain itu, sambung Jakobus, sorotan tersebut muncul lantaran rangkaian proses hukum yang secara umum katanya membutuhkan tahapan administrasi dan pemeriksaan secara cermat, mulai dari Laporan Polisi (LP), Administrasi Penyidikan (Mindik), Penyelidikan (Lidik), Penyidikan (Sidik), Gelar Perkara, penetapan tersangka hingga penangkapan, diduga berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. “Dalam kasus ini klien saya yakni kurang lebih hanya tiga jam, sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur biasanya,” ujarnya dengan sedikit keheranan.
Jacobus juga menambahkan, bahwa berdasarkan dokumen dan kronologi yang berada dalam penguasaan tim kuasa hukum, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari penyidik Polresta Barelang. Menurutnya, kecepatan proses tersebut patut diuji dari sisi ketepatan prosedur, kelengkapan administrasi, serta pemenuhan seluruh ketentuan hukum acara pidana.
Jacobus juga merincikan, terjadi transaksi pengiriman uang berupa uang muka (DP) sebesar Rp10 juta ke rekening klien antara pukul 11.00 sampai 12.00 malam di tanggal 15 November bahwa kliennya sempat menolak dan meminta agar transaksi tersebut ditunda hingga keesokan harinya. Namun, menurut keterangan yang disampaikan, Andi tetap mendesak dan meminta nomor rekening klien. “Hanya berselang sekitar empat jam dari peristiwa transfer uang tersebut, klien langsung dijemput dan diamankan oleh penyidik dari kediamannya di kawasan Nagoya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum, Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan tercatat bertanggal 15 November 2026. Sementara itu, surat penetapan tersangka disebut diterbitkan pada pagi hari tanggal 16 November 2026.
Rangkaian waktu tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, mengenai kapan setiap tahapan hukum dilaksanakan. Bagaimana proses administrasi penyidikan dilakukan, kapan gelar perkara berlangsung, serta apakah penetapan tersangka telah dilakukan sebelum atau sesudah penangkapan. “Artinya, yang menjadi pertanyaan kami, apakah setelah ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka, atau justru penetapan tersangka sudah dilakukan sebelum penangkapan? Sebab, dalam rentang waktu yang sangat singkat, seluruh tahapan mulai dari mindik, lidik, sidik, gelar perkara hingga penetapan tersangka dan penangkapan seolah-olah dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Ini yang perlu dijelaskan secara terang dan terbuka,” tegas Jacobus Silaban.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mempermasalahkan cepat atau lambatnya aparat kepolisian bekerja. Kecepatan penegakan hukum tentu merupakan hal positif apabila dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketelitian, profesionalitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.
Namun, apabila seluruh tahapan tersebut memang benar diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, dasar hukum, dan kelengkapan administrasinya.
Pada akhirnya, Jacobus menyampaikan, harapan agar kecepatan kerja penyidik Polresta Barelang ini dapat menjadi contoh bagi seluruh jajaran penyidik kepolisian di Indonesia. Menurutnya, apabila proses penanganan perkara mulai dari laporan polisi, administrasi penyidikan, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, penetapan tersangka hingga penangkapan memang dapat dilaksanakan secara sah, lengkap, profesional, dan bertanggung jawab hanya dalam waktu sekitar tiga jam, tentu hal tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
Menurut Jacobus, proses yang dalam banyak penanganan perkara membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan pemeriksaan, ternyata dalam perkara ini diduga dapat dituntaskan hanya dalam hitungan jam.
“Harapan kami, seluruh penyidik di Indonesia bisa mencontoh kecepatan dan ketangkasan kerja penyidik Polresta Barelang ini. Kalau memang semua proses dapat dilakukan dengan begitu cepat, lengkap, dan sesuai aturan hukum, tentu masyarakat akan sangat mengapresiasinya. Tidak perlu lagi masyarakat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum,” ungkap Jacobus.
Polisi Sebut, Ini Kasus Pidana Murni
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo saat ditanyai perkembangan kasus ini mengatakan, bahwa penyidik telah mengantongi rekaman yang diduga memperlihatkan tersangka meminta uang sebesar Rp75 juta kepada korban. “Permintaan tersebut disertai ancaman akan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan korban apabila uang tidak diberikan,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan, sambung Agung, tersangka disebut telah mengakui adanya permintaan uang tersebut. Bahkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, uang Rp75 juta itu rencananya akan dibagikan kepada 173 media yang disebut sebagai jaringan tersangka.
“Sudah ada pengakuan yang bersangkutan bahwasanya dia meminta uang itu. Nantinya uang itu akan dibagikan ke teman-teman media yang lain. Itu yang masih kami dalami untuk dikejar,” ungkap Agung, Kamis (19/11) siang kepada awak media di Mapolresta Barelang
Dari total permintaan Rp75 juta tersebut, korban diketahui telah menyerahkan uang sebesar Rp10 juta. Uang tersebut diduga menjadi pembayaran awal agar pemberitaan yang memuat informasi mengenai korban segera diturunkan atau dihapus dari media yang bersangkutan.
“Jadi memang ada rekamannya dia meminta uang untuk menurunkan berita. Uang itu baru dibayar Rp10 juta sebagai uang muka,” jelasnya.
Agung menambahkan, pemberitaan yang menjadi persoalan tersebut diduga mencatut foto atau nama seseorang dan mengaitkannya dengan aktivitas penjualan rokok ilegal. Laporan yang diterima berasal dari perorangan, sementara keterkaitan pihak-pihak lain dalam persoalan tersebut masih terus didalami.
Penyidik juga berencana memanggil sejumlah pihak, termasuk media yang namanya disebut tersangka, untuk dimintai klarifikasi. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, terlibat, atau memiliki hubungan dengan dugaan pemerasan tersebut.
Selain perkara dugaan pengancaman, jajarannya juga menyoroti informasi mengenai peredaran rokok ilegal yang menjadi materi pemberitaan. Namun, Agung menegaskan bahwa penanganan pelanggaran di bidang kepabeanan merupakan kewenangan Bea Cukai, sedangkan kepolisian menindaklanjuti perkara berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 483 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengancaman dengan pencemaran, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. “Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah pihak untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” ujarnya. (tommy purniawan)




