Keprisatu.com – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyambut para nelayan dari beberapa wilayah perairan yang ada di Provinsi Kepri. Diantaranya dari Natuna, Bintan, dan Anambas. Menteri Trenggono menerima mereka dan beraudiensi mengenai Kebijakan Permen KP No.59 Tahun 2020 di di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Jumat (29/1/2021)
Dalam audiensi, Menteri Trenggono menjawab keresahan nelayan Kepri terkait kebijakan alat tangkap cantrang. Hadir juga saat itu Ketua HNSI Lingga, Direktur LKPI Provinsi Kepri, serta perwakilan dari mahasiswa.
”Sampai hari ini belum ada pemberlakuan Permen KP No. 59 Tahun 2020. Sampai hari ini, apakah Anda pernah mendengar pengumuman bahwa Permen ini sudah berjalan?” ucap Menteri Trenggono, sebagaimana media daring ini mengutipnya, Sabtu (30/1/2021). Saat itu para nelayan yang hadir pun menjawab,”Cantrang belum berjalan”.
KKP Masih Kaji Cantrang
Kemudian Menteri Trenggono menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam dan juga evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang terdapat dalam Permen KP No.59. Salah satunya kebijakan mengenai alat tangkap ikan cantrang. Selain Permen KP No. 59, dia juga mengaku tengah mengkaji Permen KP No.12 dan 58 demi kemaslahatan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.
“Saya sedang melakukan suatu proses evaluasi terhadap Permen KP, bukan hanya Permen KP No.59. Namun juga termasuk Permen KP 58 dan juga 12 yang menjadi isu sensitif. Yang jelas segala kebijakan yang nantinya keluar adalah kebijakan dengan kajian mendalam dan melalui proses komunikasi yang komprehensif. Kenapa? Karena saya ingin fokus terhadap kesejahteraan nelayan kita. Termasuk saya harus bertemu dan mendengar langsung pendapat para nelayan dan juga NGO serta mahasiswa,” imbuhnya.
Menteri Trenggono juga berpendapat sebagai nahkoda Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dia akan mengawal keberlangsungan ekosistem di negara Indonesia agar generasi selanjutnya dapat merasakan hasil dari sumber daya alam yang melimpah.
”Jadi jelas ya! Saya cinta keberlanjutan dan saya akan jaga benar ekosistem laut Indonesia, supaya populasinya tidak rusak. Saya memiliki waktu 3 tahun 10 bulan untuk meletakkan pondasi yang kuat membangun roadmap kelautan dan perikanan ke depan agar anak-cucu saudara masih bisa menikmati hasil ekosistem yang dijaga, termasuk terjaga dari pencurian terumbu karang,” tegasnya.
Dalam pada itu, Menteri Trenggono juga menyampaikan harapannya terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan untuk turut mendorong kemakmuran, serta memajukan hak-hak nelayan baik itu dengan memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan, hingga jaminan masa tua. (ks04)
editor: arham
