Ilustrasi

Keprisatu.com – Puluhan nasabah asuransi yang gagal bayar, mengadukan persoalan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar ikut membantu memberikan jalan keluar kepada pihak perusahaan asuransi segera membayar polis mereka.

Nasabah tersebut berasal dari perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dan Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

DPR langsung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menanggapi persoalan masyarakat ini. RDP turut dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan bank dan non-bank.

“Ada nasabah yang sakit dan lanjut usia butuh dana untuk biaya berobat hingga meninggal dunia, tapi pihak asuransi belum mencairkan polisnya. Banyak juga yang menaruh uang untuk biaya sekolah anaknya tapi sekarang belum ada pengembalian,” ujar Femi salah seorang nasabah asuransi memberikan keterangan di hadapan anggota DPR di Jakarta, seperti dilansir Kontan, Selasa (25/8/2020).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Riswinandi menanggapi RDP nasabah asuransi gagal bayar tersebut, menjelaskan persoalan asuransi yang ditangani regulator berbeda-beda. Misalnya, OJK meminta AJB Bumiputera menyelesaikan masalah sesuai anggaran dasar sebagai pedoman menjalankan usaha.

Sementara kasus Wanaartha Life, OJK meminta manajemen bertanggung jawab dengan memanfaatkan aset perusahaan. Namun, nilai aset tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan.

Pihaknya juga masih menunggu proses hukum dari kejaksaan. Sebab, regulator tidak punya kapasitas masuk ke proses hukum tersebut.

Sementara kasus Kresna Life, OJK telah melakukan pembatasan kegiatan usaha. Selain itu, menyelidiki investasi Kresna Life di Kresna Group yang diduga bernilai besar.

“Kami melakukan tindakan penyelidikan untuk naik ke proses hukum berikutnya dan ditangani penyidik OJK,” terang Riswinandi.

Sayangnya pertemuan tersebut belum menemukan jalan ke luar. Anggota DPR Mukhamad Misbakhun menyebut, ada pertemuan lain guna membahas masalah tersebut dengan mengundang pelaku usaha di sektor asuransi.

“Kita akan ada agenda bertemu dengan industri untuk konfirmasi keluhan-keluhan, baru rapat dengan OJK. Kita akan ada audiensi, sesuai apa yang disampaikan pimpinan rapat, kemudian mendengar jawaban OJK seperti apa untuk memfasilitasi jalan ke luar,” pungkasnya.(ks01)