Keprisatu.com – Ditengah kelesuan ekonomi akibat merebaknya pandemi
corona, tak hanya masyarakat bawah yang terdampak. Saat ini masyarakat
kelas menengah juga merasakan efek samping penyebaran Covid-19.

Karenanya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah
memperhatikan masyarakat kelas menengah yang terimbas wabah Covid-19.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan penghasilan maupun
kehilangan pendapatan membuat kelompok ini menjadi rentan secara
ekonomi.

“Kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah perlu
dipikirkan karena mereka rentan kembali miskin setelah gelombang PHK
menimpa para pekerja,” ujar Lestari yang akrab disapa Rerie dalam
keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).

Rerie menilai kelompok masyarakat kelas menengah, punya peran sebagai
penopang perekonomian nasional. Data Bank Dunia menyatakan 115 juta
orang Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total
penduduk Indonesia yang jumlahnya di kisaran 260 juta.

Kementerian Ketenagakerjaan per Senin (20/4/2020) bahkan mencatat 2,1
juta orang dari 116.370 perusahaan kena PHK dan dirumahkan sementara.
Bila penanggulangan wabah COVID-19 memakan waktu yang lebih lama dari
perkiraan, jumlah kelas menengah yang rawan miskin dinilainya akan
terus bertambah.

Diketahui, beberapa kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah untuk kelas
menengah dalam menghadapi dampak wabah COVID-19. Misalnya, pembebasan
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang diperluas tidak
hanya pada sektor manufaktur tetapi juga ke 18 sektor usaha lain.

“Namun dampak wabah COVID-19 berpotensi memukul lebih dalam kelompok
masyarakat kelas menengah. Dan melihat jumlah masyarakat kelas menengah
yang cukup besar, kiranya perlu dipikirkan mekanisme pemberian bantuan
bagi mereka juga,” ungkapnya.

Rerie lalu merujuk beberapa keluhan kelas menengah seperti biaya
listrik non-subsidi, biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi
tanggungan mereka, termasuk pinjaman di bank.

“Ada yang penghasilan per bulannya tinggal Rp 2 juta, bahkan ada yang
hanya mengantongi Rp500 ribu. Jumlah itu jelas tidak bisa menutupi
biaya operasional rumah tangga yang sudah terlanjur tinggi. Untuk itu,
perlu dipikirkan bersama bagaimana agar mereka tidak jatuh lebih
dalam,” imbaunya.

Lebih lanjut, dia berharap, pemerintah untuk segera memperbaharui data
penerima Bansos dengan memasukkan kelompok kelas menengah yang terkena
PHK. Bila data sudah valid, pemerintah bisa mengajak partisipasi pihak
swasta dalam menyalurkan bantuan sosial.

“Kecepatan dan ketepatan dalam memperbaharui data berpotensi mencegah
pergerakan para pekerja terdampak wabah Covid-19 dari kota-kota besar
ke kampung halaman untuk memutus mata rantai penyebaran,” pungkasnya.
(*)

sumber: jawapos.com