Keprisatu.com – Melayu Raya angkat bicara tentang penimbunan tanah urug di kawasan hutan bakau atau mangrove di Tekojo Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Kasus perusakan hutan mangrove di Bintan sudah merajalela, mulai dari kawasan hutan, kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan hutan produksi lainya.

“Hal Ini terus terjadi akibat dari kepentingan pembangunan usaha pribadi. Privatisasi yang belum tentu memberikan kontribusi terhadap masyarakat serta daerah,” ujar Afrifda Nugraha, Ketua Korcam Melayu Raya Bintan Timur, Senin (15/3/2021).

Menurut Afrifda, apapun alasannya, penebangan pohon bakau tidak dibenarkan. Bahkan larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu  tertuang dalam pasal 50 undang – undang ( UU ) Kehutanan.

“Kami  sudah coba kontak ke Ombusmen serta Lingkungan Hidup untuk tegas dalam penindakan dugaan perusakan hutan yang ada di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau,” terang Afrifda.

Kegiatan Penimbunan tanah urug di hutan bakau atau mangrove yang ada di Tokojo, Kecamatan Bintan Timur, diduga  tidak sesuai dengan aturan UU No 32, Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta kewajiban membayar pajak dari penggusuran hutan yang di masukan dalam tumbuhan yang dilindungi .

“Pajak  itu mahal dan diurus di muka, bukan dirusak dulu baru diurus, ” ujarnya lagi.

Soal Rencana Tata Ruang Dan Wilayah PUPR Kabupaten Bintan, Afrifda memperlihatkan  RTRW UU No 26 Tentang Penataan Ruang Rencana Tata Ruang dan Wilayah PUPR Kabupaten Bintan, dimana dia mengajak untuk semua pihak proaktif terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Bintan agar tertata dengan baik.

“Mereka harus menyiapakan lahan relokasi pengganti hutan yang telah hilang,  mulai dari penyediaan lahan sampai pembibitan, ini metode kelestarian lingkungan dalam rangka Reboisasi.silakan cek di UU No 1 Tahun 2014 Perubahn dari UU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pulau – Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir,” jelasnya lagi .

Tak hanya itu UUD 1945 juga telah memberikan acuan dalam penghormatan terhadap HAM. Diantaranya pada Pasal 28 H ayat (1) yang menegaskan; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bhatin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Bagamana mau hidup sehat pohon saja kita rusak,” pungkasnya lagi.

Hal senada disampaikan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI ) Kabupaten Bintan, sangat prihatin dengan prilaku oknum yang tidak memikirkan dampak dari perilaku mereka yang akan menyebabkan bencana alam. “Salah satu banjir yang beberapa waktu lalu menggenang di kawasan pemukiman  Kijang Kota, Kabupaten Bintan,” kata Buyung Adly Ketua KNTI Bintan.

Buyung Adly juga menuturkan, dengan hal ini berakibat tidak adanya resapan air secara baik karena dari penimbunan di mana – mana, sehingga dengan Intensitas curah hujan yang tinggi mudah menyebabkan banjir.

Buyung Adly lebih jauh menambahkan,”KNTI merasa kita saat ini perlu melakukan aksi besar di lokasi pekerjaan mereka, untuk mengkampayekan tentang rasa prihatin dan keperdukuan terhadap penyelamatan lingkugan hidup dan ekologi alam ini,” ujarnya.

Buyung Adly juga menyampaikan akan mengirim surat ke Komisi Hak Asazi Lingkungan Hidup dengan tembusan ke instansi terkait. “Kita sudah Koordinasi ke kementrian terkait serta rekan – rekan Advokat jaringan Nasional serta Sahabat Hijau untuk melawan Korporasi jahat ini,” tutup nya.(Ks05).

Editor : Tedjo