Keprisatu.com – Komisi III kembali gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke dua terkait kasus limbah minyak hitam di Pulau Labuh dan Pulau Air Kecamatan Bulang Kelurahan Batu Legong, Selasa (9/3/2021).

Masyarakat Pulau Labuh dan Pulau Air meninta ganti rugi sebesar Rp600 jutaan kepada PT Marcopolo Shipyard.

“Kami (warga Pulau Labu dan Pulau Air) sepakat) minta ganti rugi sama pihak perusahaan sebesar Rp600 jutaan,” kata Ketua RW03 Pulau Labuh, Ramadan, Selasa (9/3/2021).

Kata dia, RDP kedua ini masyarakat Pulau Labu dan Pulau Air harusnya mendapatkan solusi yang terbaik. Sebab, pascatercemarnya air laut dengan minyak hitam dari kapal yang sedang docking di PT Marcopolo Shipyard membuat masyarakat disekitar kesusahan.

“Sampai sekarang kami mau melaut masih terganggu, keramba ikan kami juga terdampak, begitu juga kelong dan masih terdampak,” ucapnya.

Kata dia, sejak pertama adanya tumpahan minyak kapal sampai sekarang pihak perusahaan tidak ada sedikitpun membayar tuntutan warga. Selama ini, PT Marcopolo Shipyard selalu berjanji kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini.

“Kami selalu dijanjikan, kami sudah komunikasi dengan perusahaan, mereka terus berkilah akan buat laporan ke agen dulu,” ujarnya.

Kata Ramadan, laut tercemar minyak hitam dari kapal yang sedang docking di PT Marcopolo Shipyard yang membersihkannya ialah masyarakat. Kata dia, selama tiga hari warga gotong royong membersihkan laut yang tercemar.

“Sekarang lautnya sudah bersih dan tidak ada lagi bau yang menyengat. Tapi kami masih susah melaut saat ini,” ujarnya.

HRD PT Marcopolo Shipyard, Sutono mengatakan, mereka belum bisa memberikan jawaban, karena saat ini sudah diproses hukum karena adanya laporan dari LSM.

“Kami saat ini menghadapi gugatan dari LSM, dan besok sidang pertama kami,” singkatnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Werton Panggabean mengatakan, saat ini pihak perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum dari pihak LSM.

Kata dia, pihaknya mengfasilitasi antara pihak perusahaan dengan warga Pulau Labuh dan Pulau Air.

“Kami akan komunikasikan antara manajemen perusahaan dengan masyarakat untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Kata dia, selama permasalahan ini belum selesai dengan masyarakat, maka kapal yang sedang docking di PT Marcopolo Shipyard tidak boleh jalan.

“Kami rekomendasikan kalau kapal ini tidak boleh jalan, kalau dikerjakan ya silakan saja,” ujarnya.(ks10).

Editor : Tedjo