Beranda Nasional Listyo Prabowo Kapolri Ketiga Beragama Nasrani

Listyo Prabowo Kapolri Ketiga Beragama Nasrani

65
0
Kapolri Ancan Copot Personel yang Terlibat Setoran
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Keprisatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri lewat rapat paripurna pada Kamis (21/1/2021). Sebelumnya Presiden Jokowi menyodorkan nama Listyo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI.

Listyo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku tahun 1969. Sebelum terpilih sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini telah melewati banyak penugasan.

Mengutip laman Bisnis, jenderal bintang tiga ini banyak bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2009, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati, kemudian menjadi Kapolres Sukoharjo. Listyo juga tercatat sebagai Wakapoltabes Semarang pada 2010.

Pada tahun 2011, Listyo mendapat promosi dan bertugas sebagai Kapolres Surakarta atau Solo. Kebetulan pada saat itu, Wali Kota Solo adalah Jokowi, yang saat ini menjadi presiden.

Selama bertugas di Solo, Listyo tercatat pernah menangani satu kasus menonjol, yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo. Peristiwa tersebut, menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja.

Perjalanan karir Listyo usai peristiwa itu makin moncer. Dia ke Bareskrim dan kemudian menjabat Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2014, kedekatan Jokowi dan Listyo berlanjut. Setelah memenangkan pemilu 2014, Jokowi menunjuk Listyo sebagai ajudannya. Sebelum akhirnya menjabat Kabareskrim, Listyo sempat menjadi Kapolda Banten dan selanjutnya menjabat Kadiv Propam Mabes Polri.

Listyo Dinilai Reformis dan Profesional

Listyo merupakan Kapolri ketiga yang beragama Nasrani sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya selang tahun 1963-1965, Kapolri Jenderal Pol Soetjipto Danoekoesoemo, beragama Kristen. Lalu Kapolri periode 1984-1978 oleh Jenderal Pol Widodo Budidarmo, juga beragama Kristen.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Marsudi Syuhud buka suara soal penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Marsudi menilai Presiden Jokowi sudah melakukan pertimbangan yang matang terkait sosok calon Kapolri. Pihaknya pun tak mempermasalahkan calon Kapolri yang non-muslim.

Menurut dia yang terpenting dalam pengangkatan pembantu Presiden adalah amanah, kafaah, dan kifayah. “Tiga hal ini yang penting,” ujar Marsudi kepada wartawan, Rabu (13/1/2021) lalu.

Marsudi menambahkan, latar belakang agama tak masalah berdasarkan undang-undang dan hukum. Dia memberi contoh, negara-negara Islam yang menunjuk pejabat mereka dari latar belakang non-muslim. Rasulullah, menurut Marsudi, juga pernah menunjuk seseorang yang beragama non-muslim saat hijrah ke Mekkah dari Madinah.

”Kalau melihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya,” tegas Marsudi.

Apalagi, kata Marsudi, Komjen Listyo sudah punya banyak pengalaman. “Amanah, cakap, dan cukup. Mempunyai pengalaman, yang banyak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya. Saya yakin, presiden sudah memilah dan memilih hal itu,” ujar dia

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) juga menilai Presiden Jokowi melakukan hal yang tepat jika memilih Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Sebab Listyo polisi reformis dan profesional. ’’Pilihan Presiden ke Bang Sigit merupakan pilihan tepat, karena selama ini memang beliau terkenal sebagai polisi reformis dan profesional,’’ kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya.

Yudi menyampaikan, bukti Listyo sebagai polisi reformis dan profesional terlihat dari kesuksesannya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dia meyakini, Korps Bhayangkara akan semakin maju di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo. ’’Kami berharap bahwa kerjasama Kepolisian dan KPK semakin baik dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,’’ tegas Yudi. (ks04)

editor: arham