Dompak, Keprisatu.com – Upaya menyinergikan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal menjadi agenda utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
Digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4), forum ini menjadi jembatan krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang selaras antara kebijakan pusat dan aspirasi masyarakat daerah.
Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai menunjukkan kinerja impresif di tingkat nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkannya di peringkat keempat nasional, dengan inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas bahkan mencapai 17,36 persen.
Bima juga menyoroti tren positif penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Dari sisi fiskal, menurutnya, Kepri memiliki kapasitas yang kuat, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Lebih lanjut, Bima mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan, terutama akibat dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta potensi kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya kontribusi daerah, termasuk Kepri, dalam mendukung target nasional keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Menurutnya, terdapat empat kunci utama menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Bima juga menyinggung pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya soliditas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bima juga menekankan penguatan implementasi program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah diminta memastikan tata kelola program berjalan optimal, mulai dari rantai pasok, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan. Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memberikan dukungan melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan koperasi.
Menutup sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pendekatan kolaboratif.
“Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah, serta membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dalam sambutannya menekankan pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di bidang pendidikan, Gubernur menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses dan kualitas layanan.
“Kami akan memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, ia menegaskan peningkatan layanan akan terus dilakukan.
“Program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan fasilitas rumah sakit akan terus kami dorong,” jelas Ansar.
Di sektor ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan pelaku usaha dan sektor produktif.
“Kami akan melanjutkan subsidi margin bunga nol persen, memperkuat UMKM, serta memberikan dukungan bagi petani dan nelayan,” katanya.
Sementara itu, di bidang infrastruktur, pemerintah berkomitmen meningkatkan konektivitas dan layanan dasar.
“Pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa ‘Kepri Terang’, penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus dilanjutkan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Kami memberikan perhatian pada jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat,” tambahnya.
Gubernur turut menyampaikan capaian pembangunan daerah, termasuk penurunan stunting dan cakupan kesehatan.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun menjadi 15 persen, dan cakupan JKN telah mencapai 98,43 persen, sehingga kita meraih penghargaan UHC kategori Pratama,” ujarnya.
Di sektor budaya, ia menegaskan komitmen pelestarian sejarah dan identitas daerah.
“Revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu akan terus kita lanjutkan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional,” katanya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan demi mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di akhir acara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun ukur 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiwan beserta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016–2021 Nurdin Basirun, Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya, FKPD Provinsi Kepulauan Riau, Bupati/Wali Kota se-Kepulauan Riau, Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat. (*)/Rilis
