Dua warga Binaan Lapas Kelas III Dabo Singkep mendapatkan pembebasan bersyarat melalui asimilasi

Keprisatu.com – Lembaga Permasyarakatan Kelas III Dabo Singkep, Lingga, memberikan  asimilasi (pembebasan bersyarat) kepada dua warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dabo Singkep juga memberikan SK (surat keputusan) asimilasi kepada 2 orang warga binaan yang berinisial DN dan Ed.

“SK asimilasi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 tahun 2020 imbas dari pandemic Covid -19 yang bertujuan untuk mengurangi isi penghuni Lapas,” tutur Dewanto, Kepala Lapas Kelas III Dabo Singkep.

Dewanto juga menghimbau agar masyarakat khususnya pihak keluarga dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi warga binaan yang telah diberikan asimilasi rumah sampai pada waktu pembebasan bersyarat.

Perlu  diketahui kedua warga binaan yang memperoleh SK asimilasi merupakan binaan yang tersandung kasus pencurian dan penipuan, sehingga mereka dikenakan pasal pencurian 363 KUHP pidana 7 bulan dan pasal 378 KUHP pidana 1 tahun 7 bulan.

Kebijakan asimilasi di tengah pandemi covid-19,  diambil memang  bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media social, terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak.

Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan Luas.

Jika sebelumnya, kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan penjara dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan.

Apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman ½ (satu perdua) masa Pidana .

Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly  terkait pembebasan napi yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan virus Covid-19 ini. (KS06)

Editor : tedjo