Ketua KPU Kota Batam, Herigen Agusti. Foto : Dokumentasi Pribadi

Keprisatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaan Pilkada bagi pasien Covid-19 yang berada di rumah sakit rujukan. Pasalnya, jumlah pasien atau pemilih bisa berubah-ubah hingga pelaksaan Pilkada 9 Desember mendatang.

“Sampai saat ini kami belum menerima jukdis terkait hal itu dari KPU RI. Kami juga masih menunggu, bentuknya seperti apa, karena jumlah masyarakat itu akan berubah-ubah. Kita tidak bisa jamin kan, masyarakat yang ada di rumah sakit rujukan saat ini akan tetap berada di sana pada 9 Desember nanti,” kata Ketua KPU Kota Batam, Herigen Agusti, Kamis (15/10).

Herigen menjelaskan, pihaknya bisa saja menyediakan TPS khusus di suatu tempat jika jumlah pemilih di tempat tersebut, tetap dan tidak berubah-ubah. Ia mencontohkan kawasan Lapas, dimana jumlah penghuninya atau pemilih tetapnya sudah diketahui dari sekarang. Sehingga, KPU Batam menyediakan TPS khusus di Lapas tersebut untuk mengakomodir hak suara para penghuninya.

“Kalau Lapas, kita tahu jumlah penghuninya atau yang masih di sana sampai tanggal 9 Desember itu, berapa banyak. Sehingga kita bisa menentukan sikap dengan menyediakan TPS khusus di sana. Kalau di rumah sakit kan kita tidak bisa pastikan. Bisa saja sehari sebelum Pilkada, ada pasien baru yang masuk ke rumah sakit rujukan itu. Jadi, kami masih menunggu dari KPU RI, apakah nantinya ada TPS berjalan, atau lainnya,” kata Herigen.

Kendati demikian, Herigen memastikan bahwa masyarakat yang terpapar virus Covid-19 tetap dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada Kota Batam 2020, termasuk warga Batam yang berada di RSKI Galang. Menurut Herigen, KPU Batam dapat menyediakan satu TPS bila jumlah pemilih di suatu tempat tersebut melebihi 30 orang. “Seharusnya mereka tetap bisa memilih. Kami bisa saja menyediaakan TPS jika jumlahnya minimal 30 orang. Tapi belum ada jaminan apakah masyarakat itu masih ada di sana pada 9 Desember mendatang? Jadi, kita tunggu dululah jukdisnya seperti apa?,” ujar Herigen.

Saat ini, lanjut Herigen, tercatat 591 warga Batam dari 12 kecamatan yang masuk dalam Daftar Pemilih tetap (DPT). Jumlah ini didapati dari masyarakat Batam yang mengantongi identitas atau KTP Batam. “Nagi warga Batam yang belum memiliki KTP elektronik, tetap bisa memilih dan mendatangi TPS di atas jam 12.00 siang. Namun, pemilihan bisa dilakukan jika kertas suara di TPS tersebut masih tersedia,” ucap Herigen.

Kertas suara yang tersedia di TPS, lanjut Herigen, hanya sejumlah DPT yang ada, ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut sebagai surat suara cadangan. Namun, jumlah surat suara cadangan yang terbatas tersebut mampu mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik.

Terkait teknis pelaksaan Pilkada nanti, Herigen mengaku akan membekali para petugas dengan masker, faceshield, sarung tangan karet, dan juga menyedikan satu baju hazmat. Selain itu, KPU Kota Batam juga menyediakan satu bilik suara khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius.

“Kami juga menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer, desinfektan dan sarung tangan plastik bagi setiap pemilih. Sehingga, saat melakukan pencoblosan, masyarakat akan menggunakan sarung tangan plastik itu, dan sarung tangan plastik itu dibuang setelah selesai digunakan. Setiap pemilih dapat sepasang sarung tangan,” kata Herigen.

Tak hanya membekali petugas dengan perlengkapan tersebut, KPU Batam juga menerapkan pembatasan jumlah pemilih yang masuk ke dalam TPS. Selain itu, bilik suara dan kursi untuk masyarakat juga akan dibuat berjarak. “Kalau sebelum pandemi, diperbolehkan maksimal 25 orang pemilih yang berada di dalam TPS. Kalau sekarang, dibatasi. Ukuran TPS saat ini 8×10 meter. Semua kursi akan disusun berjarak. Sembari yang di dalam memilih, yang lain harus menunggu di luar dengan berjaga jarak juga, tidak berkerumun,” ucap Herigen.(ks09)