Keprisatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta inspektorat atau unsur pengawas dalam pemerintahan ikut berperan memberantas tindak pidana korupsi di daerah. Pihaknya mengajak agar terlibat dalam pemberantasan korupsi baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun pendidikan.
Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana menyatakan, KPK akan terus memberikan pendampingan terhadap persoalan di Batam. Termasuk juga berkaitan dengan aset. Jika ada tumpang tindih dengan instansi lainnya pihaknya juga meminta agar dapat diselesaikan bersama-sama.
“Dengan BP Batam misalnya, sekarang Wali Kota juga Kepala BP Batam sehingga hambatan komunikasi yang selama ini terjadi saya kira akan lebih mudah diselesaikan,” kata Nana saat memberikan arahan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam, Kamis (13/8/2020).
Menurut Nana, pemerintah daerah merupakan mitra KPK. Karena itu pihaknya mengajak seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menyatukan hati dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.
“KPK tidak ada melakukan intervensi, tapi apa yang kita lakukan ini adalah untuk melindungi ASN dalam pengelolaan anggaran negara,” katanya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik pendampingan yang terus dilakukan KPK di Batam selama ini. Pihaknya mengaku juga terus mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam bekerja sesuai dengan aturan yang ada.
“Tentunya kami sangat berterimakasih dengan KPK yang hari ini kembali hadir di Batam. Kita akan berkomitmen untuk kerjasama dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Rudi.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin. Kemudian juga seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Batam. (KS 08)
