Keprisatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai pengelolaan Perdangan Bebas Bintan tahun 2016-2018. Barang bukti berasal dari penggeledahan KPK di empat lokasi berbeda. Yaitu Kantor Bupati Bintan, Kantor BP Bintan, dan dua rumah pribadi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan dari empat lokasi itu, KPK membawa sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen yang terkait perkara tersebut. “Dari 4 lokasi tersebut KPK menemukan dan mengamankan barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” ungkap Ali, Selasa (2/3/2021), sebagaimana laman tempo.co mengutipnya.

Ali mengatakan seluruh dokumen akan melalui validasi dan analisis. Setelah itu, KPK akan melakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebelumnya, dalam perkara yang sama KPK juga melakukan pemeriksaan pada Juamt 26 Februari 2021 lalu terhadap tiga saksi.

BACA JUGA: Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai, KPK Periksa Tiga Pejabat Bintan

Di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Mardiah yang pernah menjabat Kepala BP Bintan 2011-2016; Sekretaris DPRD Bintan, Muhammad Hendri; Anggota Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Radif Anandra. Dari para saksi, KPK mendalami mengenai tugas pokok dan prosedur standar operasional dari BP Bintan.

KPK menyatakan telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun, KPK belum menyebutkan identitas para tersangka. Pengumuman tersangka akan KPK lakukan bersamaan dengan penahanan. (ks04)