Keprisatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Kasus ini terkait dengan pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Publik pun kini berdebar menunggu siapa tersangka dalam kasus ini.

Dalam hal ini, tim penyidik KPK memeriksa tiga saksi untuk mendalami kasus tersebut. Mereka yang terperiksa adalah Mardiah Kepala BP Bintan 2011-2016.

Kemudian, Muhammad Hendri selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan & Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-2013 dan Radif Anandra, Anggota (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018. Pemeriksaan bertempat di Kantor Polres Tanjung Pinang,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri pada Jumat (26/2/2021) ini.

Ali tak menampik pihak lembaga antirasuah itu telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun detail pihak tersangka dalam kasus ini belum bisa diumumkan ke publik. Hal tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan KPK era Komjen Firli Bahuri.

“Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Karena sebagaimana pun telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka,” kata Ali.

Ali menyatakan, KPK akan menginformasikan secara terbuka kepada publik, jika tersangka tersebut akan ditahan. Termasuk membeberkan kronologi kasus baru ini.

“Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja, dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” kata Ali.

Untuk saat ini, Ali menyatakan pihaknya hanya akan menginformasikan setiap perkembangan penyidikan yang dilakukan tim penyidik.

“Namun demikian, kami memastikan, sebagai bentuk transparansi kepada publik, KPK akan menginformasikan setiap perkembangan penanganan perkara ini,” kata Ali.

(ks04)