Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Karimun

Keprisatu.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Karimun, kembali mempertanyakan tindak lanjut perkembangan kasus tewasnya Haji Permata, pengusaha ternama asal Batam.

Hal tersebut kembali mencuat, karena sampai saat ini kasus tersebut belum menemukan titik terang. Kasus itu sendiri, kini telah ditangani Polda Riau, setelah Polda Kepri melimpahkan kasus tersebut.

Dalam pertemuan terakhir, antara KKSS dan Kanwil DJBC Khusus Kepri disepakati tiga tuntutan terkait kasus tersebut, dimana hal itu langsung disampaikan Ketua KKSS Batam Masrur Amin.

Dalam tuntutan itu, KKSS meminta aparat Kanwil DJBC Khusus Kepri memberikan batas waktu 2x 24 jam kepada pihak berwakib untuk mengungkap rentetan kasus yang menewaskan Haji Permata.

“Kami mempertanyakan lagi karena deadline diberikan belum terpenuhi, memang butuh proses. Tetapi, pengakuan belum ada dari mereka ( Bea dan Cukai),” ujar Ketua BPD KKSS Karimun, Abdul Gaffar, Senin (1/2/2021).

Gaffar mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, Polda Riau sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik dari pihak Haji Permata maupun pimpinan tim serta penanggung jawab dari pihak Bea dan Cukai.

Menurutnya, pemeriksaan itu bahkan sudah sampai uji balistik untuk memeriksa tiga proyrktil peluru yang bersarang di dada haji permata untuk mengetahui siapa penembak Haji Permata.

“Semua sudah diperiksa, saya kira sudah mengerucut dan segera sudah boleh diungkap. Kami ingin mendengar ini bersama,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih menyayangkan terjadinya insiden penembakan yang menewaskan pria dengan nama asli Jumhan bin Selo tersebut.

Insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum bea dan cukai itu juga diketahui menyayat hati pihak keluarga dan seluruh suku bugis di Indonesia.

Gaffar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang tidak bisa diterima apalagi dilakukan oleh aparat yang notabene memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penindakan.

“Apalagi saat penindakan itu Haji Permata ditinggalkan begitu saja tanpa adanya kepengurusan, teroris saja dikejar dan pemakamannya diupayakan secara layak. Kasus kepabeanan yang dilanggar itu ada hukumnya jelas, contoh saja kasus Susno Duadji bisa ditangkap meski ada penolakan,” jelas Gaffar.

Ia menuturkan apa yang menjadi tuntutan dari KKSS Kota Batam juga merupakan tuntutan yang sama oleh pihaknya.

“Jika belum ada kejelasan kasus ini kami akan melakukan pergerakan, kami berdiri bersama mereka (KKSS Kota Batam) karena apa yang mereka tuntut itu sama dengan tuntutan kita,” katanya. (KS12)

Editor : Tedjo