Keprisatu.com – Meski dihadapkan dengan pandemi, kinerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap positif sepanjang 2020. Realisasi penerimaan BUP BP Batam hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp339.484.529.581,- dengan pembagian Rp278.519.435.732,- dari kegiatan di Pelabuhan Barang dan Rp60.965.093.849,- dari kegiatan di Pelabuhan Penumpang.
Meski turun sekitar 5,4 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2019 yang mencapai Rp 359.2 Miliar, Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, mengaku, pencapaian di tahun 2020 ini cukup menggembirakan, mengingat sektor pelabuhan penumpang harus terpukul dengan penurunan arus penumpang di Terminal Internasional yang begitu drastis.
Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang datang dan berangkat di delapan pelabuhan, baik domestik maupun internasional, mencapai 11.112.684 orang. Sementara pada kurun Januari-Desember 2020, total penumpang yang datang dan berangkat hanya 3.325.256 atau turun 70 persen dibandingkan tahun 2019.
“Penurunan trafik penumpang hingga 70 persen tentu sangat besar, namun kita bisa imbangi dengan realisasi penerimaan di Pelabuhan Barang yang terus merangkak naik,” ujar Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, dalam konferensi pers di Kantor Badan Usaha Pelabuhan, Batu Ampar, Batam, Jumat (8/1/2021).
Ia berharap, tahun 2021 ini, beberapa kegiatan yang masih belum maksimal dilaksanakan, seperti kegiatan KSO Bunkering BBM di Pelabuhan Batu Ampar dan Kabil, Ship To Ship (STS) & Floating Storage Unit (FSU) dan pemanfaatan dermaga selatan Batu Ampar, yang kini tengah dilakukan perbaikan, dapat menggenjot pendapatan Pelabuhan Barang BUP menjadi Rp416 Miliar.
Sementara itu di sektor Pelabuhan Penumpang, Nelson mengatakan Pemerintah RI dan Singapura telah menyepakati penerapan Travel Corridor Arrangement/Reciprocal Green Lane (TCA/RGL) sejak bulan Oktober 2020. Ia berharap pada tahun 2021 ini pelaku bisnis akan mulai memanfaatkan fasilitas ini sehingga pintu-pintu pelabuhan penumpang dapat kembali bergairah dan mendatangkan pendapatan bagi BP Batam hingga Rp 101.5 Miliar di Tahun 2021.
“Jika semua kegiatan beroperasi normal, maka kami targetkan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan di tahun 2021 dapat mencapai angka Rp 517,5 Miliar,” ujar Nelson.
Menuju Operator Pelabuhan Kelas Dunia, Pelabuhan Batu Ampar Siap Terapkan Auto Gate Sistem
Pelabuhan Batu Ampar terus berbenah demi memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi para penguna jasa. Direktur BUP BP Batam, Nelson Idris, mengatakan, bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama KPU Bea Cukai Batam akan segera meluncurkan Auto Gate System di Pelabuhan Batu Ampar.
Auto Gate System sendiri merupakan fasilitas pelabuhan yang menggunakan sistem otomasi sehingga pengguna jasa yang akan masuk dan keluar dari area pelabuhan akan terekam secara otomatis di sistem tanpa perlu mengantre, yang kerap menyebabkan kemacetan di ruas jalan Batu Ampar.
“Auto Gate System ini akan terhubung dengan aplikasi milik Bea Cukai, sehingga nantinya tidak perlu lagi ada pengecekan manual oleh petugas di Pos Keluar,” ujar Nelson.
Nelson, menambahkan, bahwa penerapan otomasi melalui Auto Gate System ini, diharapkan dapat menjawab keluhan para pengguna jasa yang selama ini harus mengantre panjang di pos pemeriksaan Bea Cukai saat kegiatan bongkar muat sedang padat di Pelabuhan Batu Ampar. Selain itu, kata Nelson, Auto Gate System ini juga dapat meningkatkan sistem keamanan pelabuhan karena tak semua kendaraan dapat bebas lalu lalang di Pelabuhan yang telah menerapkan ISPS Code ini.
“Sistem ini mengharuskan pengguna jasa untuk mengurus pass tahunan terlebih dahulu baru mendapatkan kartu pass yang bisa digunakan untuk masuk dan keluar lewat Auto Gate System ini. Sehingga dengan penerapan Auto Gate System ini, ISPS Code juga kita jalankan,” imbuhnya.
Batam Jadi Pilot Project National Logistik Ecosystem
Penerapan Auto Gate System yang dijadwalkan akan diluncurkan pada akhir Januari 2021 ini menjadi bukti bahwa BP Batam, melalui Badan Usaha Pelabuhan, terus berupaya mengubah wajah Batu Ampar. Pada tahun 2020, BUP BP Batam juga telah menerapkan digitalisasi dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.
Nelson, menguraikan, Pelabuhan Batu Ampar telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi pilot project penerapan sistem National Logistik Ecosystem (NLE) melalui Batam Logistic Ecosystem (BLE). NLE sendiri memperkaya peran Indonesia National Single Window (INSW) yang mengintegrasikan perizinan lebih dari 15 Kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan pemerintah (government to government). Sementara NLE tidak hanya mengkomodir kolaborasi G2G tetapi juga mampu memfasilitasi kolaborasi platform business to business (B2B) dari hulu ke hilir.
“NLE sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah sebagai wadah bertemunya pengusaha dan para pemilik platform yang bertujuan memutus mata rantai birokrasi layanan logistik dan membuka informasi layanan kepada publik seluas-luasnya yang pada akhirnya akan menurunkan biaya logistik,” ujar Nelson.
Untuk skala Batam, dibentuklah Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang memungkinkan diterapkannya single entry untuk semua layanan perizinan dalam satu platform terintegrasi yang melibatkan regulator, seperti BP Batam, KPU Bea Cukai Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, Kantor Imigrasi Batam dan Balai Karantina Batam, sehingga pengguna jasa cukup satu kali melakukan input data yang akan secara otomatis terhubung dengan platform di instansi lainnya.
Jika penerapan BLE ini berjalan dengan baik, Nelson tak memungkiri bahwa sistem ini akan diduplikasi di kota-kota lainnya dan terintegrasi dalam sistem induk bernama National Logistic Ecosystem (NLE).
Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa karena lebih efisien dari segi pengisian data, ia berharap penerapan BLE maupun NLE nantinya dapat berimplikasi pada penurunan biaya logistik.
“Efisiensi waktu dalam hal pengurusan administrasi membuat pelayanan juga lebih cepat sehingga biaya-biaya yang tidak resmi bisa diminimalisir sehingga biaya logistik dapat lebih murah,” ujarnya.
Permudah Pengusaha
Nelson, menambahkan, bahwa ada banyak kemudahan yang kini dapat dirasakan para pengguna jasa kepelabuhanan dengan digitalisasi. Untuk pengurusan Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) misalnya, yang dahulu hanya bisa diurus di Pusat (Kementerian Perhubungan), kini telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dan Tanjung Balai Karimun sehingga proses pengurusan hanya memakan waktu satu jam saja.
“Dulu PKKA mengurusnya bisa 3-4 hari, sekarang satu jam bisa keluar. Jadi memang pengusaha dipermudah sekali dengan adanya digitalisasi,” imbuh Nelson.
Bentuk penerapan digitalisasi lainya yang juga mempermudah pengusaha adalah penerapan Inaportnet yang ditandai dengan pelaksanaan Go Live Inaportnet pada Kamis, 5 November 2020.
Nelson, mengatakan, bahwa BUP BP Batam dan KSOP Khusus Batam telah berkoordinasi sejak September 2020 untuk mempersiapkan penerapan Inaportnet di Batam melalui kegiatan sosialisasi dengan para stakeholder terkait, seperti Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
“Dengan dilaksanakannya Go Live Inaportnet maka pelayanan kapal dan barang di pelabuhan di Batam wajib menggunakan Inaportnet, sehingga mempermudah bagi BUP BP Batam dan KSOP Khusus Batam dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Batam. Harapannya sistem Inaportnet ini juga akan terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistik Ecosystem (NLE),” ujar Nelson.
Nelson tak menampik bahwa perubahan-perubahan ini terjadi karena dukungan Pemerintah Pusat, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang selalu mendorong agar Batam bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang menggairahkan terutama di sektor maritim.
Dari hasil rapat daring maupun offline bersama Pemerintah Pusat inilah, institusi terkait di Batam terus menggenjot progress perbaikan di masing-masing internal hingga integrasi sistem berhasil diwujudkkan.
“Dengan integrasi sistem ini diharapkan pelayanan tatap muka dengan petugas dapat dikurangi dan progress layanan dari masing-masing instansi juga dapat terbaca secara transparan di platform yang terintegrasi,” jelas Nelson.
Rencana Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar
Tak hanya fokus pada pembenahan sistem dengan digitalisasi, BP Batam, ujar Nelson, juga tengah menggodok pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dari segi infrastruktur dan suprastruktur.
Dalam Rencana Induk Pelabuhan 2020, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar Jangka Pendek (2021-2025) direncanakan akan dimulai dengan perkuatan dermaga utara sepanjang 700 meter, pembangunan lapangan peti kemas seluas 2-10 Ha, perkuatan dermaga utara lama sebagai terminal multipurpose sepanjang 408 m dan pendalaman alur pelayaran kolam depan dermaga menjadi -8 LWS.
Dari segi suprastruktur, BUP BP Batam akan melakukan pengadaan peralatan bongkar muat 2 unit Gantry Crane, 5 Unit Trantainer untuk kegiatan multipurpose di dermaga timur, 2 Unit Reach Stacker, 2 Unit Top Loader, 10 Unit Head Truck dan 20 Unit Chassis.
Dengan pengembangan jangka pendek ini, diharapkan pada tahun 2025, arus peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar mencapai 1,8 Juta TEUS dan dapat mengakomodir kapal dengan kapasitas 3000 TEUS atau kapal generasi ke-3 untuk angkutan Peti Kemas Domestik.
Meski bertahap, Nelson optimis bahwa ke depannya, dengan pengembangan infrastruktur dan perlengkapan suprastruktur ini, dapat mengantarkan Pelabuhan Batu Ampar sebagai Green Port percontohan di Indonesia.
“Kami juga sedang merancang penerapan teknologi digital Terminal Operating System (TOS). Digitalisasi TOS tidak hanya meningkatkan pelayanan karena handling peti kemas menggunakan sistem, namun juga menghemat pengeluaran biaya operasional pengguna jasa yang dapat menurunkan biaya logistik,” tandasnya. (ks03)
Editor : Teguh Joko lismanto
