Jakarta, Keprisatu.com – Kepala daerah terpilih se-Indonesia akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Para kepala daerah ini sebelumnya telah mengikuti Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 27 November 2024 lalu. Ajang pemilu lokal tahun 2024 ini melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Salah satu yang akan dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad dan Nyanyang Harris Pratamura, yang dipastikan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Aturan mengenai pelantikan ini tertuang dalam Pasal 22A Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. Perpres tersebut telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres 13 Tahun 2025 disebutkan bahwa “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025.”
Namun, pelaksanaan pelantikan pada tanggal 20 Februari ini hanya berlaku bagi para kepala daerah terpilih yang memenuhi dua kondisi yang diatur dalam Pasal 22A Ayat (1) huruf a dan b:
1. Tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
2. Terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan MK pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.
Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur bahwa prosesi pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan kembali setelah tanggal 20 Februari dengan tiga prasyarat berikut:
1. Perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di MK yang diputus pada pokok permohonan atau putusan akhir.
2. Perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di MK yang diputus untuk melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang, yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi selesai secara keseluruhan.
3. Adanya faktor keadaan memaksa (force majeure).
Dengan demikian, pelantikan kepala daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 akan menjadi momen penting dalam rangkaian proses pemilihan kepala daerah serentak yang telah berlangsung di seluruh Indonesia. Para kepala daerah diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya untuk memajukan daerah masing-masing setelah resmi dilantik. (KS03)
