Rafiq Optimis
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat di wawancara wartawan baru- baru ini.

Keprisatu.com – Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) sudah berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Hal itu menjadi kado terindah di Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 22 tahun 2021 pada 12 Oktober kemarin. Penurunan status PPKM di Kabupaten Karimun itu, disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq, Senin (13/10/2021) kemarin.

“Kabupaten Karimun sudah PPKM Level I, saya sudah mendapatkan informasinya dari Provinsi bahwa berdasarkan putusan Menteri Kesehatan, Karimun sudah turun di level 1,” kata Rafiq.

Dalam pemberlakuan PPKM, Kabupaten Karimun sempat di level 3, karena terjadinya lonjakan angka kasus Covid-19 sejak Agustus lalu.

Namun seiring berjalannha waktu, Kabupaten Karimun berhasil menekan angka penyebaran dan turun kembali ke level 1.

Rafiq mengatakan, status PPKM Level 1 di Kabupaten Karimun bersamaan dengan sejumlah lainnya di Provinsi Kepri, antara lain Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Natuna.

Sementara dua Kabupaten/ Kota yaitu Lingga dan Anambas masih berstatus PPKM Level II.
“Dengan turunnya Karimun ke PPKM level I, maka untuk syarat perjalan laut ke Karimun tidak lagi menggunakan swab Antigen.

“Kalau sudah vakin dua kali, tidak perlu lagi antigen. Tapi kalau vaksinnya masih sekali, tetap pakai antigen,” ujar Rafiq.

Rafiq juga mengatakan, penurunan level tersebut juga membuat Pertemuan Tatap Muka (PTM) di sekolah- sekolah di Karimun dapat dilakukan, meski masih bersifat terbatas.

“Sejak dibukanya sekolah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada klaster sekolah,” ujar Rafiq.

Selain itu, tempat-tempat wisata juga telah kembali dibuka di Kabupaten Karimun.

Saat ini, meski sudah berstatus PPKM Level 1, untuk status zona, Karimun masih kuning resiko penyebaran Covid-19. Sementara untuk jumlah kasus yang tersisa yaitu 24 kasus yang masih aktif dan dalam perawatan medis.

(Ks12)

Baca juga ;

235 Guru di Karimun Lolos PPPK

Peringatan HUT ke-22 Kabupaten Karimun, Rafiq : Masih Banyak Kebijakan Perlu Evaluasi