Batam, Keprisatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keprihatinan atas gangguan pasokan listrik secara luas atau blackout yang terjadi di Batam pada 12 Oktober 2026. Gangguan tersebut dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat sekaligus berbagai sektor usaha di daerah.
Ketua Umum Kadin Provinsi Kepri, Ir. Mustava, S.T., M.M., IPU., ASEAN Eng, mengatakan kejadian tersebut perlu menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama terhadap sistem kelistrikan sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan gangguan serupa pada masa mendatang.
Bagi dunia usaha, menurut Mustava, pasokan listrik yang andal merupakan infrastruktur mendasar yang menentukan keberlangsungan produksi, kelancaran pelayanan, efisiensi operasional hingga daya saing investasi. Gangguan listrik dalam skala luas berpotensi menghentikan kegiatan produksi, mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya operasional, menunda pengiriman barang serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Dampak gangguan listrik tersebut berpotensi dirasakan berbagai sektor usaha, mulai dari industri manufaktur, galangan kapal, perdagangan, perhotelan, pariwisata, restoran, UMKM, jasa logistik, perusahaan teknologi hingga pusat data. Dampak lanjutannya juga dapat memengaruhi tenaga kerja, pemasok lokal serta mitra usaha yang bergantung pada kelancaran aktivitas produksi dan distribusi.
“Bagi dunia usaha, listrik bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan salah satu fondasi utama keberlangsungan produksi, pelayanan, dan investasi. Karena itu, kami berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan transparansi informasi, dan memastikan adanya langkah perbaikan yang terukur,” ujar Mustava.
Kadin Kepri menegaskan, respons tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu. Kadin tetap menempatkan PLN Batam dan BP Batam sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing Kepulauan Riau.
Kadin juga mengapresiasi berbagai upaya teknis yang dilakukan untuk memulihkan pasokan listrik serta koordinasi dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Namun, menurut Mustava, langkah penanganan tersebut perlu diikuti evaluasi menyeluruh dan tindakan pencegahan yang konkret agar keandalan pasokan listrik semakin baik dan kepercayaan dunia usaha tetap terjaga.
“Kami tidak ingin berhenti pada pembahasan mengenai kejadian yang sudah berlangsung. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama memperkuat sistem, mengurangi risiko gangguan berulang, dan memastikan dunia usaha memiliki kepastian layanan energi,” tegasnya.
Untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, Kadin Kepri mengusulkan sejumlah langkah kepada PLN Batam dan BP Batam. Di antaranya evaluasi menyeluruh dan transparan melalui investigasi teknis secara komprehensif guna mengetahui penyebab gangguan, faktor yang memperluas dampak serta langkah korektif yang diperlukan.
Selain itu, Kadin mendorong penguatan keandalan dan ketahanan sistem kelistrikan, termasuk evaluasi terhadap pembangkit, transmisi, gardu induk, jaringan distribusi, sistem proteksi, kecukupan cadangan daya serta mekanisme pemulihan ketika terjadi gangguan besar.
Kadin juga mengusulkan penyusunan rencana aksi pencegahan untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana tersebut diharapkan memiliki target, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan serta penanggung jawab yang jelas sehingga upaya perbaikan dapat dipantau secara terukur.
Perlindungan terhadap sektor usaha dan investasi juga menjadi perhatian. Kadin meminta penguatan protokol penanganan gangguan untuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, fasilitas air bersih, rumah sakit, pusat data dan sektor usaha strategis lainnya.
Di sisi komunikasi, Kadin Kepri menilai diperlukan kanal informasi resmi yang cepat, akurat dan berkala mengenai wilayah terdampak, perkembangan penanganan, perkiraan pemulihan apabila telah tersedia serta langkah antisipasi yang perlu dilakukan pelanggan.
Kadin Kepri juga mendorong penguatan koordinasi antara PLN Batam dan BP Batam agar perencanaan kebutuhan listrik dapat diselaraskan dengan pengembangan kawasan industri, investasi baru, infrastruktur air bersih, transportasi, pariwisata dan ekonomi digital.
Selain itu, Kadin mengusulkan adanya dialog khusus dengan dunia usaha melalui pertemuan bersama PLN Batam, BP Batam, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, asosiasi usaha dan perwakilan pelaku usaha. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas dampak gangguan sekaligus menyepakati langkah perbaikan yang diperlukan.
Untuk jangka panjang, Kadin mendorong penyusunan peta jalan kebutuhan listrik yang mampu mengantisipasi pertumbuhan manufaktur, hilirisasi industri, pusat data, energi terbarukan dan kebutuhan investasi baru. Penguatan protokol pemulihan dan mitigasi risiko juga dinilai penting melalui peningkatan kesiapsiagaan, pengujian berkala serta koordinasi darurat.
Kadin Kepri juga menyoroti perlunya mekanisme pengaduan bagi pelanggan usaha. Pelaku usaha perlu memiliki ruang untuk melaporkan gangguan operasional dan kerugian yang dialami, termasuk memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengaduan, penanganan keluhan serta ketentuan kompensasi atau bentuk penyelesaian lainnya sesuai regulasi dan perjanjian pelanggan.
Sebagai langkah konkret, Kadin Kepri akan mendorong pertemuan koordinasi dengan PLN Batam dan BP Batam guna membahas hasil evaluasi gangguan, kebutuhan penguatan sistem serta rencana tindak lanjut. Hasil koordinasi tersebut diharapkan dituangkan dalam rencana aksi bersama yang memiliki target waktu, penanggung jawab dan mekanisme evaluasi berkala.
Mustava menegaskan, kepastian pasokan energi merupakan salah satu prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan investor, meningkatkan produktivitas industri, memperluas kesempatan kerja serta memperkuat posisi Batam dan Kepulauan Riau sebagai kawasan investasi yang berdaya saing.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi, bukan memperlebar jarak antarpemangku kepentingan. Kadin Provinsi Kepri siap berkontribusi secara konstruktif, menyampaikan aspirasi dunia usaha, dan mengawal tindak lanjut bersama demi terwujudnya pasokan listrik yang semakin andal serta pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau yang berkelanjutan,” kata Mustava. (tjl)