Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Keprisatu.com – Sebaran informasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 makin meningkat jelang pencoblosan 9 Desember 2020. Situasi ini perlu dicermati masyarakat dengan menyaring mana yang valid dan akurat agar terhindari dari informasi bohong (hoaks).

Mengantisipasi hoaks, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan lembaganya melalui regulasi, salah satunya memantau media sosial milik pasangan calon yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 untuk didata akun media sosialnya. “Bicara mengenai pemanfaatan media sosial dan daring, KPU mendorong dan juga menghimpun media sosial milik pasangan calon di setiap daerah,” ungkapnya.

Menurut Dewa, langkah lainnya dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendata tantangan, hambatan yang ditemui selama masa sosialisasi serta pendidikan pemilih di Pilkaderba 2020. ”Diharapkan di sisa waktu yang tersedia dapat memaksimalkan terwujudnya pikada yang sukses,” ujarnya, Senin (23/11/2020),  saat berbicara di Workshop Divhumas Mabes Polri di Jakarta.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menilai kerja sama antar lembaga sangat dibutuhkan untuk suksesnya Pilkada 2020. Khususnya dalam menyampaikan pesan pemilihan kepada masyarakat agar berpartisipasi di hari pemungutan suara nanti.

Dalam pada itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio melihat tantangan disinfomasi serta hoaks sesungguhnya lebih rentan terjadi di media sosial ketimbang media konvensional seperti televisi dan radio. Adapun sanksi bagi yang melanggar menurut dia dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara siaran, pembatasan durasi, hingga rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk mencabut izin siaran.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Kemenkominfo, Henri Subiakto menegaskan tanggung jawab menyukseskan Pilkada 2020 bukan hanya KPU dan Bawaslu. ”Seringkali soal ini hanya urusan KPU dan Bawaslu. Padahal humas (kementerian/lembaga lain) itu punya tanggung jawab menyampaikan (juga) informasi tentang tata cara pemilihan yang dibuat teman-teman KPU,” kata Henri. (ks04)

editor: arham