Tanjungpinang, Keprisatu.com – Guna pemenuhan stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H mendatang untuk wilayah Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara pimpin rapat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Rapat tersebut diikuti oleh seluruh Satgas Penanganan PMK dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri secara luring maupun melalui video conference. Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Adi memaparkan kondisi wilayah Kepri yang sebagian besar telah memasuki zona hijau.
“Hampir seluruh Kabupaten/Kota sudah berada di zona hijau yang artinya terbebas dari kasus PMK, terkecuali Kota Batam yang memang perlu terus dilakukan penanganan secara intensif hingga tuntas,” papar Sekdaprov Adi.
Sebelumnya, Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembatasan hingga penutupan pintu masuk hewan kurban dari daerah lain guna melakukan pencegahan peningkatan tersebarnya kasus PMK di Kepri, sehingga stok hewan kurban semakin berkurang dan hampir tidak mencukupi untuk memenuhi kuota kebutuhan kurban. Untuk itu diperlukan pemenuhan stok hewan kurban kembali ke Provinsi Kepri dengan membuka akses masuknya jalur hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1444 H.
Selanjutnya, Sekdaprov Adi menegaskan agar seluruh stakeholder terkait dan Satgas Penanganan PMK melakukan koordinasi dalam pencegahan wabah PMK kembali meluas saat akses keluar masuk hewan kurban dibuka kembali nanti.
“Kurang lebih empat bulan lagi kita akan merayakan Idul Adha. Tentunya, stok hewan kurban saat ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Kepri. Saya tegaskan, segera lakukan koordinasi dan bagaimana mekanismenya dalam penanganan PMK kedepannya saat akses masuk kita buka kembali,” tegas Sekdaprov Adi.
Terakhir, Sekdaprov Adi menghimbau untuk hewan kurban yang berada di wilayah Kepri terus dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kesehatannya.
“Perhatikan secara terus-menerus, jika ada kendala segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait, untuk Kabupaten Anambas dan Natuna yang memng kondisi letak pulaunya jauh Pemprov akan fasilitasi bagaimana penanganannya, selalu lakukan koordinasi yang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya. (*)
KS10
