Keprisatu.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad, SE, MM menyebut empat prioritas pembangunan di daerah berjuluk Bumi Segantang Lada. Hanya saja dari empat prioritas yang ditetapkan berdasarkan Pergub Kepri Nomor 53 Tahun 2022 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, fokus kemaritiman tak lagi spesifik disebut. Kok hilang ya?
”Keempat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pergub Kepri Nomor 53 tahun 2022 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tersebut antara lain pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal,” sebut Ansar, Senin (15/08/2022) saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Provinsi Kepri.
Sebelumnya pembangunan kemaritiman diketahui merupakan salah satu fokus utama pasangan gubernur dan wakil gubernur, H Ansar Ahmad dan Hj Marlin Agustina dalam mengembangkan Kepri. Pasangan ini sudah sempat menggadang-gadang salah satu andalannya adalah jasa labuh jangkar yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Pun pengurus BUMD, yaitu PT Pelabuhan Kepri telah dibentuk dan dilantik, namun hasilnya dikritik oleh anggota dewan masih nihil.
Pada saat paripurna tersebut, Gubernur juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp3,828 triliun. Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, Kepri merumuskan empat prioritas pembangunan daerah tersebut yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD.
Pada pada bagian lain, Gubernur juga menyampaikan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/ atau keadaan luar biasa.
“Berikutnya kami sampaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp2,498 miliar dari semula sebesar Rp3,480 triliun menjadi Rp3,477 triliun,” papar Gubernur Ansar.
Kemudian, tambah Gubernur, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp89,791 miliar atau 7,81 persen. Sedangkan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mencapai target. (KS04)
%20H.%20Ansar%20Ahmad,%20SE,%20MM%20menyebut%20empat%20prioritas%20pembangunan%20di%20daerah%20berjuluk%20Bumi%20Segantang%20Lada.%20Hanya%20saja%20dari%20empat%20prioritas%20yang%20ditetapkan%20berdasarkan%20Pergub%20Kepri%20Nomor%2053%20Tahun%202022%20mengenai%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah%20Daerah%20(RKPD)%20Perubahan,%20fokus%20kemaritiman%20tak%20lagi%20spesifik%20disebut.%20Kok%20hilang%20ya?){kind=link}