Keprisatu.com – Pemerintah punya wacana menghilnagkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru di penerimaan CPNS tahun 2021. Namun menggantinya dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru. Hal ini sedang mendapat penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
PGRI minta pemerintah meninjau ulang soal wacana tidak adanya CPNS guru itu. PGRI meminta perekrutmen guru seharusnya melalui dua jalur, yakni CPNS dan PPPK, karena keduanya memiliki sasaran berbeda.
Guru PPPK adalah guru bukan PNS yang penempatannya berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar. Perekrutan PPPK bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Sedangkan formasi guru CPNS membuka kesempatan bagi lulusan pendidikan di bawah 35 tahun yang berminat menjadi pegawai negeri.
BACA JUGA: Perekrutan ASN Besar-besaran Awal 2021
“Peran guru sangat strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keputusan pemerintah tentang perubahan status guru dapat membuat profesi guru menjadi kurang terpandang. Akibatnya tidak ada kepastian status kepegawaian dan jenjang karir,” kata Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangannya, Ahad (3/1), sebagaimana laman Republika melangsirnya.
Rencana kebijakan itu, PGRI memandangnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap profesi guru. Hal ini bisa berdampak kepada lulusan terbaik dari SMA tidak berminat meneruskan studi lanjut di berbagai jurusan pendidikan di LPTK.
“Akibat ketidakpastian status kepegawaian dan karir profesi guru, sehingga hal ini mengkhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pengajar di masa mendatang,” Unifah menambahkan.
Unifah mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah memberikan perhatian yang besar kepada masa depan anak bangsa. Salah satu caranya adalah melalui ketercukupan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. (ks04)
editor: arham
