Keprisatu.com – Pemandangan umum fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, meminta penjelasan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Batam terkait perkembangan keempat BUMD yang pernah disertakan modal . Keempatnya yakni PT Bank Riau Kepri, PT Riau Airlines, PT Pembangunan Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam Indonesia.
Penjelasan diminta lantaran dari keempat BUMD tersebut hanya satu yang dirasa memberikan dampak positif yakni PT Bank Riau Kepri. Tiga lainnya diduga bermasalah, bahkan sudah ada yang tak beroperasi, contohnya Riau Airlines, tapi belum ada laporannya.
Hal tersebut, terungkap dalam rapat paripurna DPRD Batam dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa BUMD, Senin (15/11/2021) siang, lalu.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Wakil Ketua II, Kamaluddin, Wakil Ketua III, Ahmad Surya sekaligus bertindak sebagai pimpinan rapat. Dari Unsur pemerintahan Kota Batam, hadir Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mewakili Wali Kota Batam, HM Rudi. Sementara, Anggota DPRD Kota Batam, ada yang hadir secara langsung dan ada hadir secara virtual.
Digelarnya rapat tentang penyertaan modal , mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan perlu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih dulu dari Pemko Batam sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya.
Begitu juga berdasarkan Permendagri, tujuan investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, tujuan tersebut tak sepenuhnya tercapai karena tiga BUMD diduga bermasalah.
Sehingga dari pandangan umum fraksi di DPRD Batam tersebut mendorong Pemko Batam mengkaji lebih dalam mana BUMD yang akan ditambah penyertaan modalnya dan lebih serius melakukan pembinaan pengawasan pada BUMD.
Usai mendengarkan pandangan fraksi maka agenda rapat paripurna selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Walikota Batam.
Sementara, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai rapat paripurna tersebut mengatakan Pemko Batam akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi tersebut.
“Nanti diagenda selanjutnya akan kita jelaskan. Kan rata-rata rekan-rekan (Anggota DPRD Batam) tadi bertanya soal pertanggungjawaban, kita akan jawablah. Secara detail akan kita jelaskan,” kata Amsakar. (KS03-DPRD)
Editor : Tedjo
