Keprisatu.com – DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim dukungan dari daerah semakin hari semakin banyak. Menurut Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, sangat menghargai dukungan tersebut, terlebih permasalahan Demokrat ia sebut sudah menjadi permasalahan demokrasi.

Menurut Teuku, selama sepekan terakhir, dukungan datang dari Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI), Bintang Muda Indonesia (BMI), hingga Cendikiawan Muda Muslim Indonesia (CMMI) dan Macan Asia Jaya.

Dalam kehadiran mereka di Taman Politik DPP Partai Demokrat, Ketua DPP CMMI, Anhar Tanjung, menyebut kegiatan tersebut sebagai dukungan resmi terhadap Partai Demokrat kubu AHY.  “Apa yang dilakukan Pak Moeldoko melalui KLB inkonstitusional, berpotensi memecah belah anak bangsa, merusak demokrasi, dan ini harus kita lawan,” ujar Anhar menegaskan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Macan Asia Jaya Couberthein Karamoy menegaskan bahwa Partai Demokrat hanya satu dan yang sah adalah yang di bawah komando Ketum AHY.  Dukungan senada turut disampaikan oleh PDRI, IMDI, dan BMI.

Tiga organisasi sayap Partai Demokrat tersebut menolak anggapan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat sembari menegaskan jika AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah. Melalui pernyataan sikapnya, IMDI tegas menolak KLB Deli Serdang karena ilegal, inkonstitusional, dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

“Kami Insan Muda Demokrat Indonesia akan tetap setia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan,” ujar Sekjen DPP IMDI, Muslim.

DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) bersama seluruh ketua DPC Partai Demokrat se-Jatim juga menegaskan kesolidannya mendukung AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah. Ikrar kesetiaan tersebut dikuatkan dalam bentuk akta notaris yang dilakukan secara serentak di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim.

“Istilahnya sebenarnya ini penguatan lagi, penegasan lagi terhadap apa yang sudah dibuat sebelumnya,” kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak, di Surabaya, Kamis (11/3).

Emil menegaskan, ikrar yang dilakukan merupakan bentuk dari keseriusan dan keteguhan hati dari para DPC selaku pemegang suara sah untuk memberikan landasan yang kuat terhadap keabsahan kepengurusan yang sekarang. Ini juga sekaligus penegasan penolakan terhadap kegiatan yang dinamakan KLB.

Emil menjelaskan, para Ketua DPC se-Jatim secara begilriran menandatangai akta pernyataan yang memuat sejumlah poin. Di antaranya setia kepada AHY, tidak pernah membuat atau menandatangani surat kuasa, mandat, penugasan dan atau apapun terkait dengan pelimpahan hak suara untuk mewakili para kerua DPC.

“Dan jika ada oknum yang menghadiri KLB dengan mengatasnamakan para ketua DPC, maka perbutan tersebut dapat dituntut secara hukum,” ujar Emil.

Selain melakukan penandatangan akta notaris, lanjut Emil, para ketua DPC juga melakukan ikrar dukungan kepada AHY. Kehadiran para DPC ini kata Emil, menjadi bukti tak terbantahkan kalau Jawa Timur solid serta satu komando di bawah AHY.

“Ini kita kumpul secara fisik pertama kali, artinya hadir bersama di kantor DPD untuk menyampaikan kebulatan tekad pascakegiatan di Deli Serdang. Kita masih solid di bawah kepengurusan yang sah kepemimpinan hasil kongres 2020 yaitu pak Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar Emil.

Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Bayu Airlangga juga mengemukakan pendapat senada. Menurut dia, hadirnya para Ketua DPC ini secara otomatis mementahkan isu atau fitnah keterlibatan DPC di KLB. Sebab, kata Bayu, belakangan ini banyak kabar miring tentang keterlibatan DPC di KLB.

“Ini adalah bentuk keseriusan kami, dan juga agar menghindari fitnah. Karena selama ini banyak bertebaran isu dari kubu KLB atau kelompok Pak Moeldoko bahwa Jawa Timur banyak yang mengikuti kegiatan KLB di Deli Serdang. Ini kami buktikan, nyata-nyata pemilik suara sah tunduk patuh dan loyal kepada kepemimpinan mas AHY,” kata Bayu.

Bayu lantas mempertanyakan siapa pengurus yang diklaim terlibat KLB. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, para DPC sangat solid. “Jadi selama ini memang banyak berita tidak betul atau seliweran fitnah,” ujar Bayu.

Dukungan juga datang dari luar negeri. Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat Malaysia menyatakan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legal berdasarkan hasil kongres V Partai Demokrat pada 14 Maret 2020.

“Menyikapi adanya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, para kader, simpatisan dan Pengurus Partai Demokrat DPLN Malaysia menyatakan dukungan yang solid kepada AHY,” ujar Ketua Partai Demokrat DPLN Malaysia Lukmanul Hakim di Kuala Lumpur, Jumat.

Lukmanul mengatakan, penetapan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat versi KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 adalah ilegal dan abal-abal.

“Kami meyakini bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang adalah tidak sah, ilegal dan inkonstitusional bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat serta telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,” katanya.

Pada hari ini, Partai Demokrat kubu AHY mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa pihaknya melayangkan gugatan terhadap 10 orang yang diduga melakukan upaya perbuatan melawan hukum.

“Kami adalah tim pembela demokrasi. Kami punya 13 orang anggota yang akan melaporkan, yang kami lakukan adalah melakukan gugatan melawan hukum upaya gugatan perbuatan melawan hukum, ada 10 orang yang tergugat,” kata Herzaky di PN Jakarta Pusat, Jumat.

Herzaky tidak menyebut siapa saja 10 nama yang dimaksud. Namun, ia membenarkan, salah satunya ada di antara tujuh kader yang telah dipecat.

Herzaky juga menjelaskan alasan Partai Demokrat menggugat 10 orang tersebut. Pertama, mereka diduga telah melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara.

“Kedua, mereka melanggar konstitusi negara, tepatnya UUD 45 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis,” ujarnya.

Kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang tengah menimpa Partai Demokrat. Menurutnya, kasus tersebut bukan hanya mengancam Partai Demokrat, melainkan juga mengancam demokrasi di Indonesia.

“Ada problem yang sangat mendasar sekali, problemnya itu demokrasi dihancurleburkan, diluluhlantakkan sehingga kami datang ke sini sebenarnya ingin memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi itu,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum, melainkan negara hukum yang berbasis pada kepentingan rakyat. Menurutnya, jika segelintir orang yang sudah dipecat bisa melakukan upaya pengambialihan kepemimpinan, yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah.

“Mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar pasal 1 konstitusi kita,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menilai tindakan yang dilakukan Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang merupakan bentuk brutalitas demokrasi dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, ia menambahkan, dalam kasus ini ada keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko.

“Simbol negara ada di situ,” ungkapnya.

“Jadi, ini tidak main-main, kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian semua partai akan dihancurkan dengan cara ini dan itu mengancam bukan hanya partai, melainkan juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ini bukan persoalan main,” kata dia.

Adapun Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang juga berencana menggugat AHY ke pengadilan. Pasalnya, mereka disebut telah mengubah AD/ART Partai Demokrat sehingga tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Kita juga akan melapor AHY memalsukan akta AD/ART 2020, khususnya mengubah mukadimah dari pendirian partai,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen Marbun, di kediaman Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteng, Jakarta, Kamis (11/3).

Ia menyebut, banyak hal yang bertentangan dengan UU Partai Politik dalam AD/ART hasil Kongres V pada 15 Maret 2020. Salah satunya menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi founding father Partai Demokrat.

“Semua dari kalimat awalnya, bahkan kata-katanya seluruhnya berubah total dan itu melanggar akta pendirian Partai Demokrat. Memalsukan dan itu bukan kewenangan Kemenkumham, itu adalah kewenangan akta notariat,” ujar Jhoni.

AHY akan dilaporkan karena telah menjadi penanggung jawab disahkannya AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V. Ia juga yang dinilai telah mengangkat kepengurusan berdasarkan AD/ART yang menyalahi UU Parpol.

“Itu melanggar UU Parpol karena itu apa, tapi yang paling utama memanipulasi mukadimah Partai Demokrat,” ujar Jhoni.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah AD/ART 2020 menyalahi Undang-Undang Partai Politik. Pasalnya, pihak Kemenkumham telah memverifikasi dan mengesankan hasil Kongres V pada 2020.

Dalam surat keputusan (SK) yang diberikan oleh Kemenkumham, jelas tercantum bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh lembaga yang dipimpin oleh Yasonna H Laoly. Artinya, hasil verifikasi sudah sesuai dengan UU Partai Politik.

“Kalau dikatakan bahwa kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V 2020 tidak sah, berarti pelaku gerakan pengambilalihan Partai Demokrat menghina Menteri Hukum dan HAM dan stafnya. Serta menganggap Kemenkumham tidak cakap,” ujar Herzaky.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, juga mengatakan, perubahan mukadimah dalam sebuah kongres sah dilakukan. Menurutnya, mukadimah dalam AD/ART sangat mungkin direvisi jika dipandang perlu untuk merespons dinamika dalam ruang dan waktu sehingga lebih adaptif dan relevan, tak anakronis.

“Pernyataan JAM tentang ini mencerminkan sikap feodal dalam berorganisasi dan obskurantis,” kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (11/3).

Selain itu, ia juga melihat kubu Jhoni cs terindikasi terjebak pada romantisme masa lalu. Kelompok gerakan pengambilan kekuasaan Partai Demokrat tersebut dinilai telah mengabaikan regenerasi dan dianggap sulit menerima kenyataan kehilangan kekuasaan sebagai konsekuensi logis pergantian kepengurusan serta posisi Partai Demokrat yang kini berada di luar pemerintahan.

“Karenanya, melalui KLB ini mereka berharap syahwat ingin berkuasanya dapat terlayani, baik sebagai jajaran pimpinan utama Partai Demokrat maupun sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang mendapatkan akses dan porsi menikmati kue kekuasaan. Ini terkonfirmasi dari pernyataan kelompok KLB abal-abal ini, yang menyatakan mempersiapkan kader masuk di pemerintahan,” ucap Kamhar. (***)

Sumber : REPUBLIKA