Batam, Keprisatu.com – Kenyamanan memarkir kendaraan di gedung rakyat DPRD Batam terganggu. Kenyamanan mereka terganggu ulah pencuri motor yang nekat membawa kabur dua motor.
Mesti tidak bersamaan waktunya, namun kejadian yang terjadi berturut turut ini sampai memaksa Komisi 1 DPRD Kota Batam turun tangan hingga mengelar RDP.
Komisi I DPRD Kota Batam, memanggil seluruh staf Pengamanan Dalam (Pamdal) dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di kawasan tersebut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada, Selasa (3/1/2022).
RDP tersebut harus dilakukan, mengingat dalam waktu sebulan dua unit sepeda motor hilang di parkiran motor kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau.
Pertama, sepeda motor matik Yahama Mio, milik Andi hilang pada, Selasa, 6 Desember 2022. Sementara, motor Honda Beat warna hitam milik Novia digondol maling pada, Jumat, 30 Desember 2022 saat salat Jumat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai dengan tegas meminta untuk dilakukan evaluasi terkait pengamanan di DPRD Batam. Menurutnya hal ini penting guna menjaga kondusifitas di lingkungan DPRD Batam.
“Ini siapa saja bisa masuk, orang buat paspor di depan parkirnya di sini juga. Mulai sekarang ini harus dievaluasi,” kata Lik Khai.
Kejadian ini lanjut politisi Nasdem itu sangat memalukan karena terjadi di wilayah kantor DPRD Kota Batam.
“Kalau dijaga dengan benar-benar, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Ini sudah sangat memalukan saya pikir,” kata dia.
Ia juga menilai, jumlah personel yang hanya 12 orang dan dibagi menjadi 3 sifht sangat kurang untuk mengawasi luasnya kantor DPRD Batam.
“Sudah personel sedikit, ini patroli hanya sejam sekali, mana bisa kalau seperti itu,: kata dia.
Ia meminta semua personel Satpol yang berjaga saar kejadian hilangnya motor tersebut diganti personel baru sebagai bentuk penyegaran.
“Saya minta juga personel ditambah. Senin nanti semua personel baru sudah harus datang. Kita duduk bersama, koordinasi dengan Pamdal,” kata dia.
Sementara, Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, ini menjadi catatan buruk di akhir tahun. Namun, pihaknya akan mengevaluasi terkait masalah tersebut.
“Tadi disarankan portal buku tutup, dan tamu yang datang wajib lapor ke pos kita. Ini untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi,” kata Imam.
Berkaca dari pengalamannya, Imam juga memberi saran agar hal tersebut berjalan lancar, pihak Komisi I berkoodinasi dengan seluruh anggota terkait penerapan hal tersebut, agar tak jadi miskonunikasi ke depannya.
“Dulu pernah diterapkan buka tutup, cuma ada kendala dengan anggota lain. Ini harus benar-benar dikoordinasikan,” kata dia.
Sementara terkait jumlah penambahan perosonel, pihaknya menunggu permintaan dari pihak DPRD Batam.
“Kami menunggu surat permintaan. Jadi tergantung permintaan, berapa pun personel, Insyaallah kami siapkan,” pungkasnya. (KS03)
Editor : Teguh Joko Lismanto
