Batam, Keprisatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djamari Chaniago, menyoroti dugaan kuatnya jaringan narkoba yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai pintu masuk sekaligus pasar peredaran narkotika.
Djamari mengatakan, luasnya pintu masuk ke Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam memutus mata rantai jaringan narkoba. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak jalur laut dinilai membuka peluang bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkotika dalam jumlah besar.
Menurutnya, seluruh unsur negara harus terlibat dalam menghadapi ancaman tersebut. Tidak boleh ada instansi yang bekerja sendiri karena persoalan narkoba merupakan ancaman serius terhadap keselamatan bangsa dan generasi mendatang.
“Kerja sama seluruh unsur negara akan hadir di mana pun untuk menyelamatkan bangsa ini,” ujar Djamari,saat ekspos di Dermaga Bea dan Cukai, Jumat (21/8) sore.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba harus terus dilakukan secara konsisten, terlebih setelah sejumlah pengungkapan besar dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan apakah pemerintah telah menyiapkan tim khusus, untuk menangani jaringan narkoba dengan skala besar seperti yang terungkap di perairan Kepulauan Riau. “Saya sempat tak percaya akan tangkapan ini, saya pikir Hoaks. Setelah saya cari tahu, ternyata benar tangkapan ini,” katanya.
Habiburokhman menjelaskan, persoalan anggaran BNN dan Polri saat ini masih dalam pembahasan. Bea Cukai juga menjadi salah satu mitra penting dalam upaya penindakan, sehingga hasil pengungkapan kasus tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan kebutuhan anggaran ke depan. “Tujuan saya datang kesini untuk belanja masalah, kedepan anggaran untuk TNI dan Polri akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan penindakan narkoba dalam jumlah besar menunjukkan bahwa penambahan dukungan terhadap aparat sangat diperlukan. Salah satunya, dengan memperbanyak kapal patroli untuk memperkuat pengawasan wilayah laut Indonesia, khususnya daerah perbatasan.
Habiburokhman menilai, Kepri memiliki posisi sangat menentukan karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara dan berada di jalur perdagangan internasional. “Karena itu, kolaborasi antara BNN, Polri, Bea Cukai dan instansi lainnya harus dilakukan tanpa ego sektoral,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada awalnya informasi yang diterima terkait barang bukti narkoba mencapai 2,6 ton. Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan, informasi tersebut ternyata benar. Menurutnya, pengungkapan ini layak mendapat apresiasi karena menunjukkan keseriusan negara menjalankan kebijakan Presiden yang sejak awal menegaskan tidak ada toleransi terhadap narkoba.
Sementara Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin mengatakan, pihaknya selama ini terus berkolaborasi dengan seluruh unsur terkait untuk menjaga wilayah perairan Kepulauan Riau. Kondisi geografis Kepri yang mayoritas wilayahnya merupakan laut membuat pengawasan menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari.
“Kita sadar Kepri mayoritas laut dan sangat rawan. Setiap hari bisa terjadi, kami selalu bertekad menjaga laut kita dan mengamankan warga Kepri, khususnya menjauhi peredaran gelap narkoba,” kata Asep.
Ia menegaskan, kolaborasi antar lembaga akan terus dimaksimalkan. Dengan pengawasan yang semakin kuat dan penindakan yang konsisten, diharapkan semakin banyak masyarakat, terutama generasi muda, dapat dijauhkan dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Menkopolhukam Soroti Jaringan Narkoba: Pintu Masuk Indonesia Sangat Luas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djamari Chaniago menyoroti kuatnya indikasi jaringan narkoba yang memanfaatkan luasnya pintu masuk ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah perairan yang terbuka dinilai menjadi tantangan besar dalam memutus jalur peredaran narkotika.
Djamari mempertanyakan seberapa besar dan kuat jaringan yang mampu memasukkan narkoba ke Indonesia dalam jumlah besar. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang Indonesia dimanfaatkan bukan hanya sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai pasar bagi jaringan narkoba internasional.
Ia menegaskan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Seluruh instansi dan unsur negara harus memperkuat koordinasi serta bekerja bersama untuk menutup celah yang dimanfaatkan para pelaku.
“Kerja sama unsur negara akan hadir di mana pun untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegas Djamari. Ia menilai sinergi antarlembaga yang terus dilakukan sejak bulan lalu hingga saat ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menghadapi ancaman narkoba dan melindungi masyarakat. (pur)
