Aktivitas para pekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Karimun.

Keprisatu.com – Upah Minumun Kabupaten (UMK) Karimun diprediksi tidak akan mengalami kenaikan pada 2021 mendatang. Pemicunya, masih melemahnya perekonomian Karimun akibat pandemi Covid-19.

Tahapan pembahasan UMK juga ikut terpengaruh. Dimana, hingga kini Disnaker Karimun baru sekali melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Poniman mengatakan, survei KHL untuk pembanding upah setidaknya dilakukan sebanyak 3 kali.

“Tapi sekarang baru sekali. Survei berikutnya saya tanyakan tadi, biayanya tidak ada. Masa pandemi yang mau survei tidak ada anggarannya,” kata Poniman, Senin (14/9/2020).

Ia menyebutkan, pihaknya segera melakukan langkah-langkah lanjutan dalam membahas UMK tersebut. Ditargetkan, pembahasan sudah dilakukan pada September ini.

“UMK belum mulai pembahasan. Kalau bisa diusahakan sekali lagi atau bagaimana. Cuma kalau tidak adapun (survei lanjutan) minimal September ini sudah mulai dibahas,” kata Poniman.

Dalam pembahasannya, lanjut Poniman, pihaknya bersama perwakilan perusahan dan Serikat Tenaga Kerja akan melakukan rapat pembahasan setelah ada hasil survei KHL. Hanya saja, KHL itu sebatas bahan pembanding saja.

“Pada PP 78 ini, penetapan UMK itu tergantung pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas Poniman.

Menurutnya, dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, pihaknya belum dapat memastikan apakah UMK Kabupaten Karimun akan kembali naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Apabila pengusaha tidak sanggup menaikkan upah tenaga kerja dan berdasarkan tahapan pembahasan nantinya, maka bisa jadi besaran UMK tetap sama dengan tahun 2020.

“Kalau turun tidak. Tapi kalau tetap, mungkin, karena kondisi ekonomi seperti ini,” sebut Poniman. (KS 12)

Editor: zaki