BPJS Ketenagakerjaan Digeledah Kejagung

Keprisatu.com – Diam-diam Kejaksaan Agung sudah menggeledah kantor pusat PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (18/1). Saat penggeledahan terkait dugaan korupsi itu, Kejagung pun mengamankan sejumlah data dan dokumen.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, penggeledahan kantor BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari penyidikan  dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

“Tim jaksa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor
pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan. Tim penyidik menyita data serta dokumen,” kata Leonard dalam keterangan resminya, Selasa (19/1).

Melansir laman CNNIndonesia, penanganan kasus tersebut berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021. Kasus ini telah masuk ranah penyidikan pada 2021. Ada dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya, sayang, Leonard tak memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Saat ini, penyidik Kejagung tengah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi tersebut. “Adapun 20 orang saksi merupakan pejabat dan karyawan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta,” ucap dia.

Lebih lanjut Leonard juga tidak membeberkan terkait identitas dari para saksi yang terperiksa. Di mana penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan hari ini. Pun, sejauh ini belum ada tersangka yang terjerat oleh penyidik.

Pada akhir Desember lalu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adransyah pernah mengungkapkan kasus BPJS Ketenagakerjaan dugaannya sama seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut dia saat itu, kasus tersebut kemungkinan melibatkan banyak transaksi terkait dengan pengelolaan saham dan reksadana. Ada dugaan kuat, kasus telah membuat perusahaan merugi hingga Rp43 triliun.

“BPJS itu sampai sekarang masih kita lihat karena kayak
Jiwasraya, transaksi banyak. Nilainya sampai Rp43 Triliun
sekian di reksadana dan saham,” kata Febrie, Selasa (29/12)
lalu. (ks04)

editor: arham