Batam, Keprisatu.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, mempercepat pelayanan investasi, serta meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Usulan RKA 2027 itu disampaikan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9). Dalam rapat tersebut, Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra serta jajaran BP Batam.
Amsakar menjelaskan, seluruh pagu anggaran yang diusulkan tersebut bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di kawasan Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurut dia, arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.” Karena itu, program yang disiapkan diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan Batam.
Dari total usulan anggaran tersebut, Rp665,11 miliar dialokasikan khusus untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam. Anggaran itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan berbagai fasilitas strategis yang menunjang konektivitas serta aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Infrastruktur yang menjadi perhatian meliputi fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, air bersih dan pengelolaan limbah atau IPAL. Selain itu, BP Batam juga mengalokasikan perhatian terhadap pengembangan kawasan dan wisata serta fasilitas kesehatan.
Amsakar menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam. “Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya. Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola dan mengembangkan KPBPB Batam.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran 2027 dapat dikelola secara efektif, akuntabel dan inklusif melalui program prioritas yang terukur, sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam. (Pur)