Begini kondisi Indonesia 2045
Sri Mulyani Indrawati

Keprisatu.com – Bagaimana kondisi Indonesia pada tahun 2045 Nah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati punya proyeksi di tahun itu Indonesia akan bisa menjadi negara dengan ukuran ekonomi 5 besar dunia. Syaratnya Indonesia mampu menjaga implementasi kebijakan ekonomi yang baik, prudent, dan inovatif.

Ketika merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, proyeksi demografi penduduk Indonesia mencapai 319 juta. Proyeksi usia produktif saat itu sebesar 47 persen, kelompok kelas menengah sebesar 70 persen, serta 73 persen masyarakat tinggal di daerah perkotaan.

“Dengan pendapatan per kapita kita mencapai US$ 23.199, itu berarti kita masuk dalam middle upper class. Dan tentu kita berharap struktur perekonomian kita memiliki daya kompetisi dan memiliki nilai tambah yang tinggi,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan berbagai syarat untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju. Yakni infrastruktur, kualitas SDM, teknologi, birokrasi pemerintah, tata ruang wilayah, serta sumber daya ekonomi dan keuangan.

“Mencapai Indonesia maju tidak seperti Candi Roro Jonggrang. Bagaimana kita membangun kualitas SDM kita, bagaimana kita terus membangun infrastruktur kita, bagaimana kita harus terus mampu tidak hanya mengadopsi, menggunakan, namun menjadi inventor dari teknologi,” kata Menkeu.

Selanjutnya, sektor publik seperti birokrasi, kualitasnya harus terus membaik. Baik dari sisi produktivitas, pelayanan, dan tata kelola. Menata ruang atau wilayah sebagai negara kepulauan juga menjadi hal yang penting karena lautan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar.

”Ini tidak hanya prasyarat untuk Indonesia saja. Semua negara kalau ingin menjadi high income country, advance country, sejahtera dan adil, mereka harus menyiapkan strategy policy,” tutur Menkeu. Hal itu Menkeu sampaikan secara daring dalam Webinar Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal, Kamis (1/4/2021). (ks04)

BACA BERITA LAIN:

Cen Sui Lan Marah, Minta Lelang Proyek APBN Kementerian PUPR Terindikasi KKN Diusut

Bank Riau Kepri Tambah Divisi Anti-Fraud

Ini Alasan Kemekumham Tolak Demokrat KLB Deli Serdang