Bawaslu Natuna tertibkan APK
Penertiban APK yang melanggar aturan di Natuna, Jumat (27/11/2020).

Keprisatu.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Natuna menertibkan 54 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, Jumat (27/11/2020). Dalam penertiban ini Bawaslu melibatkan Satpol PP, KPU, Kesbangpol, dan Polres Natuna.

Komisioner Bawaslu Natuna, Ayaneb Yulius mengatakan, pihaknya membagi tiga tim dalam penertiban APK kali ini. Tim pertama membersihkan APK dari Kantor Bawaslu sampai Ranai Kota. Tim kedua membersihkan APK dari Kantor Bawaslu ke arah Kelurahan Bandarsyah, Desa Sungai Ulu dan Batu Gajah.

“Sedangkan tim ketiga membersihkan APK dari Kantor Bawaslu ke arah Kecamatan Bunguran Timur Laut,” ujarnya.

PKPU Nomor 11 Tahun 2020 telah mengatur ketentuan dalam pemasangan APK. Di antaranya tidak boleh memasang APK di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan.

“Tim menertibkan sebanyak 54 APK di Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Timur Laut. APK itu terdiri dari baliho, spanduk, dan umbul-umbul, karena melanggar zonasi pemasangan,” kata Ayaneb.

Sebelum melakukan penertian, Bawaslu Natuna menggelar apel bersama di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna. Bawaslu Natuna juga telah mengimbau agar pasangan calon menurunkan APK yang melanggar aturan.

“Panwas kecamatan se-Kabupaten Natuna juga melakukan penertiban secara serentak bersama stakeholder terkait,” kata Ayaneb.

Baca juga: 21 Baliho dan 811 Spanduk Liar Ditertibkan Bawaslu Bintan

Sementara itu data Bawaslu RI, selama 40 hari tahapan kampanye Pilkada 2020 telah menertibkan 164.536 APK yang melanggar. Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi menertibkan APK tersebut bersama Satpol PP setempat.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, selain APK, pihaknya juga menindak pelanggaran pada penyelenggaraan kampanye tatap muka. Bawaslu mencatat, jumlah pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan yang tertinggi. Jumlah pelanggarannya mencapai 397 kegiatan yang melanggar.

“Pelanggaran tersebut berasal dari 16.574 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas pada periode 10 hari keempat kampanye. Dengan demikian, total pelanggaran protokol kesehatan pada 40 hari kampanye menjadi 1.315 kasus,” paparnya. (ks08)