Keprisatu.com – Memindahkan ibu kota ke wilayah lain membutuhkan modal yang tidak sedikit. Malaysia berhasil melakukannya di masa-masa sulit. Bukan karena banyak fulus, melainkan karena manajemen yang bagus.
YA, dari semua elemen pemindahan ibu kota, dana menjadi yang paling penting. Tanpa dana yang memadai, tanah tidak akan terbeli dan pekerjaan terbengkalai. Ibarat mimpi yang sulit terealisasi. Sulit tak berarti tidak mungkin. Malaysia bisa menjadi contoh cara memutar uang agar pembangunan kota barunya tidak menjadi jerat utang yang harus ditanggung tujuh turunan.
Bahagian Komunikasi Korporat Perbadanan Putrajaya Mohd Fairus bin Mohd Padzil mengungkapkan bahwa untuk membangun pusat pemerintahan baru Malaysia, kerja sama dengan berbagai pihak dilakukan. Tapi, semuanya adalah orang dalam alias perusahaan negara atau biasa kita sebut badan usaha milik negara (BUMN).
Beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan adalah Putrajaya Holding yang menjadi kontraktor utama, KLCCPHB sebagai project manager, dan didukung perusahaan utilitas seperti Telekom, TNB, Gas Malaysia, GDC, dan SYABAS (semacam PDAM, Red). KLCCPHB adalah milik Petronas di bawah KLCC Berhad.
Ketika Petronas Tower dibangun, Malaysia belajar dari kontraktor Korsel dan Jepang yang mengerjakan bangunan tersebut. Mereka juga mendirikan KLCC Berhad. Pembangunan Menara Kembar Malaysia itu menjadi ajang untuk menyerap ilmu. Ia menerapkannya dalam pembangunan berbagai gedung lain di Malaysia, termasuk gedung-gedung di Putrajaya.
”Sebenarnya uang pusing-pusing (berputar, Red) sini aja,” ujar Fairus. Bisa dibilang, pemerintah tidak mengeluarkan uang. Petronas membayar pajak ke Kerajaan Malaysia. Uang pajak itu dipakai untuk membayar proyek pembuatan Putrajaya ke KLCC Berhad, pengerjaan dilakukan oleh anak perusahaan KLCCPHB. Dengan kata lain, uang itu hanya diambil dari kantong kanan, dipindahkan ke kantong kiri. Perdana Menteri Malaysia saat itu Mahathir Mohamad sudah berpikir panjang terkait pembiayaan tersebut agar tak memberatkan perekonomian negara. Malaysia kala itu memilih menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki tanpa campur tangan asing. Termasuk soal pendanaan, desain, dan arsitekturnya. Dengan begitu, biaya bisa ditekan, tapi kebanggaan pengerjaan oleh anak negeri bisa melambung tinggi.
Kala itu, awal pengerjaan Putrajaya dari lahan sawit menjadi kota layak huni membutuhkan sekitar MYR 20 miliar. Saat itu nominal tersebut termasuk murah. Sebab, yang dibangun adalah kota untuk pusat pemerintahan bukan area perumahan. Butuh dana yang besar. ”Kalau sekarang buat macam Putrajaya, biaya bisa dikalikan tiga,” terangnya.
Luas Putrajaya hanya 49 kilometer persegi. Itu setara sepertiga ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Kecil. Meski begitu, kota tersebut tersusun rapi dan padat. Kota itu mampu menampung 300 ribu penduduk. Semua sudah dibangun sesuai dengan cetak biru yang diperkirakan bisa bertahan hingga puluhan tahun ke depan.
Putrajaya adalah kota yang terus tumbuh. Masih banyak lahan yang belum dikelola, gedung-gedung yang dalam tahap pembangunan dan penduduk pun masih terisi sepertiga dari kuota maksimalnya. Fokus pembangunan saat ini adalah untuk komersial.
Sumber: jawapos
