Keprisatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam menyesalkan kebijakan Walikota Batam soal karantina. Sebab, karantina pusat ditanggung seluruh biayanya oleh pihak pengusaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan, kebijakan Walikota Batam untuk mengkarantina terpusat ditanggung oleh pihak pengusaha sangat memberatkan. Kata Rafki, apalagi ditengah pandemi Covid-19, hal ini sangat memberatkan perusahaan.
“Saya ingatkan, agar pak Rudi Walikota Batam lebih berhati-hati dalam mengambil kebijkan. Ini akan memperbarui sektor investasi di Batam.Karena sejak awal Presiden sudah menyampaikan bahwa seluruh biaya untuk masyarakat yang positif Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah,” kata dia.
‘Jadi perlu hati hati kalau ingin menerapkan kebijakan ini dan dibicarakan terlebih dahulu dengan sebagian besar pelaku usaha terutama dengan perusahaan yang jumlah karyawannya banyak,” tegasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (26/7/2021).
Kata dia, hingga saat ini pihaknya tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan. Hal ini guna memberikan pandangan atau membahas mengenai kebijakan yang telah diumumkan di media massa.
Selain itu juga, sambungnya, kebijakan karantina terpusat ini, pemerintah meminta agar bisa mengkarantina pekerja dikawasan Dormitori atau Rusun khusus pekerja. Mengenai biaya selama karantina, diwajibkan agar dipenuhi oleh pihak perusahan kepada karyawan.
“Nanti kami mengusulkan lebih baik isomannya di rumah masing-masing dengan pengawasan dari perangkat RT/RW. Pemerintah melalui RT dan RW tinggal mengawasi rumah tempat Isoman dan kalau bisa pemerintah menyediakan obat obatan yang dibutuhkan seperti yang dilakukan di Jabodetabek,” ujarnya.
Pemberlakuan biaya karantina terpusat yang akan dikenakan kepada pengusaha, hanya akan membuat pihak pengusaha terutama investor asing memikirkan kembali untuk meneruskan investasi nya di Batam.
Apabila hal ini semakin memburuk, maka akan membuat pihak investor mengambil kebijakan untuk keluar dari Batam, dan akhirnya menimbulkan banyaknya pengangguran.
“Jadi kita berharap Pemko Batam mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan sebaiknya dibicarakan secara luas dengan para pelaku usaha di Batam,” tegasnya kembali.(KS10).
Editor : Tedjo
