Tanjungpinang, Keprisatu.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2026 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kepri 2026 yang digelar di DPRD Kepri, Senin (6/10/2025).
Dalam pemaparannya, Gubernur Ansar menjelaskan bahwa struktur APBD Kepri tahun 2026 terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp3,967 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp231,55 miliar. Angka tersebut mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, penerimaan dari transfer pemerintah pusat ke Provinsi Kepri ditargetkan mencapai Rp1,46 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp495 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga Pemprov Kepri akan berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk menutup selisih dan menjaga stabilitas keuangan daerah.
Gubernur Ansar menekankan penyusunan Rancangan KUA PPAS APBD Kepri tahun 2026 ini sangat penting sebagai permulaan penyusunan anggaran yang didasarkan RKPD dan diajukan untuk dibahas bersama DPRD Kepri baik untuk terkait pendapatan, pembiayaan, asumsi, arah kebijakan pembiayaan dan strategi dalam pembiayaan pada APBD 2026.
“Melalui KUA-PPAS ini juga disusun berdasarkan RKPD yang sesuai RPJMD 2025-2029, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks rasio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka serta arah pembangunan Kepri,” jelas Ansar.
Fokus pada Tiga Akselerasi
Gubernur Ansar menyerahkan Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kepri Tahun 2026 kepada Pimpinan DPRD Kepri. (Iwan/Biro Adpim Kepri)
KUA PPAS disebut Gubernur berfokus pada tiga peningkatan akselerasi pembangunan, baik akselerasi pembangunan ekonomi yang berbasis maritim, akselerasi pembangunan pemerataan infrastruktur agar wilayah serta akselerasi pembangunan reformasi birokrasi dalam sinergitas program pembangunan antar wilayah.
“Tak hanya itu, pada APBD Kepri tahun 2026 ini juga diupayakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penggunaan cermat dana transfer, pemenuhan belanja wajib, belanja fungsi daerah seperti pendidikan, kesehatan pelayanan serta pemenuhan belanja pegawai, memberikan dukungan pada program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Penurunan angka kemiskinan, serta Program-program Nasional di daerah, ” tegas Ansar.
Ansar berharap pembahasan KUA-PPAS segera dilaksanakan untuk ditetapkan dalam nota Kesepakatan APBD tahun 2026.
Adapun rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepri Iman Setiawan, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari Ansar dan Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan.
Rapat diikuti 33 Anggota DPRD Kepri, unsur Forkominda, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. (KS03)
Editor : Tedjo
%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau%20tahun%202026%20diproyeksi%20sebesar%20RP3,){kind=link}