Pujasera Utama Food Court 98 ini, telah disegel Polres Barelang pada Selasa (24/11) lalu, karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menyelenggarakan konser DJ.

Keprisatu.com – Aliansi Masyarakat Stop Penyebaran Covid-19 Kota Batam memberikan apresiasi kesigapan aparatur pemerintah memberikan sanksi tegas kepada Pujasera Utama Food Court 98 yang nekat menggelar konser disc jockey (DJ) di tengah pandemi covid-19. Sementara, status Kota Batam masih zona merah penyebaran covid-19.

Pujasera Utama Food Court 98 ini sendiri, dipolice line oleh Polresta Barelang karena melanggar protokol kesehatan, Selasa (24/11). Untuk tindak lanjutnya, Aliansi Masyarakat Stop Penyebaran Covid-19 Kota Batam meminta agar izin usaha Pujasera Utama Food Court 98 dicabut izinnya, Hal ini, mengingat status Batam masih zona merah penyebaran covid-19,

“Mereka kurang peduli keselamatan masyarakat, menggelar konser DJ diduga tanpa protokol kesehatan. Padahal, sudah jelas aturan tentang protokol kesehatan ini bahkan sudah ada peraturan daerah nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Stop Penyebaran Covid-19 Kota Batam, Amri Abdi Piliang kepada wartawan di Batam Centre, Kamis (26/11).

Pemerintah, lanjut Amri, sudah berusaha keras menurunkan penyebaran covid-19 dan tingkat kematian dengan mematuhi protokol kesetan. Jika masih ada yang melanggar tanpa ada tindakan tegas, kata Amri, dikhawatirkan yang lain bisa meniru.

“Kampanye saja, semua mengikuti protokol kesehatan. Jumlah orang dibatasi 50 orang, berjarak, memakai masker, ada cuci tangan, dan hand sanitizer. Yang lain juga harus mematuhi,” terang Amri.

Amri khawatir, Pujasera Utama Food Court 98 menjadi cluster baru covid-19 di Kota Batam. Sebab, orang yang datang ke pujasera tersebut tidak diketahui apakah positif covid-19, orang tanpa gejala (OTG), atau orang yang baru selesai menjalani pengobatan dan karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI).

“Dari video pesta DJ Pujasera Utama Food Court 98 yang viral, kan tidak tahu siapa yang positif dan berpotensi covid-19 di situ. Dari pujasera tersebut, pulang dibawa ke lokasi kerja di Mukakuning misalnya, akhirnya covid-19 menyebar di kawasan industri. Kan vital. Sosialisasi bahaya pademi covid-19 ini cukup panjang, rasanya tak berlebihan jika izin pujasera tersebut dicabut,” ujar Amri.

Menurut Amri, jangan karena mengejar keuntungan lalu mengabaikan keselamatan masyarakat. “Silakan saja berusaha, tapi harus menaati aturan. Siapa yang melanggar harus ditindak tegas. Jangan semua disepelekan bisa diatur dengan uang. Termasuk kalau ada yang membekingi, harus ditindak. Kasus ini harus dikawal dan dipantau,” tegas Amri.(ks 03)

Editor : tedjo