Keprisatu.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan Pemerintah Provinsi Kepri terus menggesa pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Proses lelang pekerjaan untuk tiga Sekolah Rakyat yang akan dibangun pada tahun 2027 dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Tiga Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berdiri di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Karimun. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan yang berkualitas di wilayah Kepulauan Riau.
“Bulan Oktober ini proses lelang sudah harus berjalan. Kalau sesuai jadwal, Februari atau Maret pembangunan fisiknya sudah mulai dilaksanakan,” ujar Nyanyang saat meninjau lahan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Senin (22/6/2026).
Wagub Nyanyang juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat realisasi program tersebut. Selain itu, Dinas PUPP Kepri diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna memperoleh desain resmi Sekolah Rakyat sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.
“Karena desain tersebut menjadi acuan penting agar seluruh tahapan perencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya.
Nyanyang menekankan agar seluruh persyaratan administrasi dan teknis terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat harus segera dituntaskan agar Kepri tidak tertinggal dari daerah lain yang juga mengusulkannya.
“Pak Gubernur Ansar Ahmad sangat memberi perhatian terhadap program ini. Kita harus bergerak cepat, jangan sampai terlambat karena daerah lain juga sedang berupaya mendapatkan program yang sama,” tegasnya.
Selain itu, Nyanyang juga menekankan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu faktor utama yang harus segera diselesaikan. Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar seluruh proses penyediaan lahan dapat tuntas pada Juli mendatang.
“Bulan Juli lahan harus sudah siap semuanya. Kalau lahannya siap, tahapan berikutnya bisa langsung berjalan tanpa hambatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga meminta Pemerintah Kabupaten Bintan, mulai dari Bupati, Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah, untuk terus memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan yang diperlukan.
“Sekolah Rakyat sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan didaerah,” tambahnya lagi.
Nyanyang di kesempatan ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga kementerian terkait.
“Semua pihak harus saling berkoordinasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak cepat karena target waktu yang diberikan cukup ketat,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Senin (15/6/2026) Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Pada tahun 2026 ini, pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau akan dilaksanakan di tiga daerah: Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mulai mempersiapkan rencana pembanguan Sekolah Rakyat Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Gubernur Ansar Ahmad juga secara khusus meminta Kementrian Pekerjaan Umum untuk segera mempercepat proses lelang pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat di tahun 2026. Permintaan disampaikan Gubernur Ansar saat beraudiensi dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta, 11 Juni 2026 lalu. (Ky/Med)
