Tanjungpinang, Keporisatu.com – Situasi keuangan Provinsi Kepulauan Riau memasuki fase genting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan semakin terbebani oleh lonjakan belanja pegawai, terutama akibat gelombang besar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menggerus ruang fiskal yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan.
Di tengah tekanan fiskal yang makin berat, muncul desakan kuat agar pemerintah daerah segera mengaktifkan mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan pada dana transfer pusat dinilai tak lagi cukup, sementara potensi PAD belum tergarap optimal. Seruan untuk menggerakkan sektor-sektor penghasil PAD pun menggema di berbagai ruang diskusi kebijakan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, bahkan menyebut keadaan ini sebagai “alarm darurat fiskal”. Menurutnya, jika tidak ada terobosan signifikan, target pendapatan daerah sebesar Rp3,6 triliun dalam APBD 2026 hanya akan menjadi ilusi. “Beban belanja pegawai sudah melewati ambang batas 30 persen. Kalau sektor PAD tidak segera kita perkuat, kita berisiko mengalami kolaps anggaran,” tegasnya, Senin pagi (16/6/2025).
Menurut Wahyu, kelesuan kinerja OPD penghasil PAD menjadi biang kerok stagnannya pendapatan daerah. Ia menyoroti minimnya inisiatif dari sejumlah dinas teknis yang seharusnya bisa menjadi lokomotif penerimaan daerah.
“Diskon pajak, pemutihan denda, promosi layanan, itu strategi dasar yang belum dimanfaatkan maksimal. Padahal ini bisa langsung mendongkrak minat wajib pajak,” ujarnya.
Ia juga mendorong strategi ekstensifikasi dengan mencari sumber-sumber PAD baru. Salah satu ide konkret yang ia tawarkan adalah membentuk UPTD Laboratorium yang bisa melayani pengujian mutu dan hasil produksi, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun industri kecil.
“Kita punya fasilitas lab di beberapa OPD, tapi belum terkelola jadi unit usaha daerah. Kalau dioptimalkan, ini bisa jadi sumber PAD baru yang sustain,” tambahnya.
Masalah lain yang menjadi sorotan Wahyu adalah lemahnya optimalisasi aset daerah. Menurutnya, masih banyak aset milik Pemprov Kepri yang menganggur tanpa manfaat ekonomi apa pun.
Wahyu juga menyinggung langsung kinerja BUMD, yang dinilainya belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyumbang PAD maupun devisa daerah.
“BUMD jangan hanya jadi beban APBD. Harus kejar target, harus punya visi bisnis. Kalau mandek terus, lebih baik dievaluasi total,” tegasnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026, Wahyu mengingatkan bahwa waktu untuk berbenah sudah sangat sempit.
Ia meminta Pemprov Kepri segera menggelar konsolidasi dengan seluruh OPD penghasil, menyusun peta jalan penguatan PAD, dan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja BUMD serta pengelolaan aset.
“Kita tidak bisa lagi andalkan DAU dan DAK dari pusat. Kalau Kepri ingin mandiri dan mampu membiayai pembangunan sendiri, maka PAD harus menjadi prioritas nomor satu,” pungkasnya.
(KS03)
