Tanjungpinang, Keprisatu.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibawah kepemimpinan Gubernur H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina secara proaktif terus melahirkan berbagai program dan kebijakan untuk kepentingan masyarakat Kepri. Bahkan sejak awal menjabat sebagai kepala daerah di tahun 2021, Ansar menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kepri sebagai prioritas utama.
Ukuran pembangunan sebuah daerah sendiri, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, diukur melalui indikator makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesempatan kerja. Dari sisi ekonomi Kepulauan Riau, ada triwulan IV 2021 tumbuh 3,43 persen (yoy) sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat naik Rp47.439,27 miliar (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27 persen (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97 persen (yoy).
Selanjutnya pada triwulan IV 2021 didorong oleh akselerasi pada komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan net ekspor. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 0,46 persen (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,72 persen (yoy), sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat.
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri. Inflasi Kepri yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se-Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung (y.o.y) di bulan Desember kemarin.
Adapun tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2022 kembali turun dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya. Bahkan, penurunan TPT di Kepri pada periode tersebut adalah yang terbesar secara nasional yakni 1,68 persen poin, dari 9,91 persen pada Agustus 2021 menjadi 8,23 persen di bulan Agustus 2022.
Penurunan TPT tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi yang terus digesa dan membaik, kebijakan program pemerintah, serta pandemi Covid-19 yang melandai. Ditandai dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 15,8 ribu orang menjadi 103,7 ribu orang dari 1,259 juta orang angkatan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun sebelumnya.
“Semua program dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, semuanya untuk kepentingan masyarakat Kepri. Semua program tentu outputnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sejauh ini hasil kerja Pemerintah Provinsi Kepri bisa kita lihat. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, sisi inflasi, dan lainnya,” kata Asisten II Pemprov Kepri Luki Zaiman di Tanjungpinang, Senin (16/01).
Bantuan Tunai untuk Masyarakat
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang sangat membantu masyarakat selama dalam masa pandemi Covid-19 adalah berupa bantuan tunai untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan tunai bagi masyarakat tidak mampu yang terkena Virus Covid-19 dan yang meninggal dunia akibat Virus Covid-19. Besaran bantuan tunai yang diberikan adalah Rp1 juta untuk keluarga tidak mampu yang terkena Covid-19 dan Rp3 juta bagi anggota keluarga yang meninggal akibat Covid-19.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga secara rutin menyerahkan bantuan bagi posyandu di seluruh Provinsi Kepri. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak bisa dilakukan secara optimal.
Bantuan Insentif untuk Tingkat RT/RW, Operasional Posyandu, dan Transportasi Laut Siswa
Ditambah lagi adanya bantuan insentif untuk RT/RW, bantuan operasional posyandu, serta bantuan transportasi laut siswa tahun anggaran 2022 yang dilakukan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang. Termasuk ketika kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Gubernur Ansar juga memberikan bantuan serupa di Palmatak, Tarempa, dan Jemaja.
Nilai yang diterima oleh masing-masing RT dan RW adalah sebesar Rp1,2 juta, kemudian bantuan operasional posyandu senilai Rp5 juta dan bantuan transportasi laut siswa dengan total untuk Kota Batam sebesar Rp1,3 miliar.
Pemberdayaan UMKM
Tidak sampai disitu, untuk mendongkrak perekonomian Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri juga berupaya menguatkan dan memberdayakan UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Untuk ini Pemerintah Provinsi Kepri melakukan kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), berupa pemberian pinjaman lunak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tanpa bunga (bunga 0%). Adapun bunga pinjaman yang seharusnya jadi tanggungjawab debitor, ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Detail skema kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM dengan plafon maksimal sebesar Rp20 juta. Bunga yang dikenakan kepada debitur adalah murni 0 persen di mana debitur mendapat subsidi bunga dari Pemprov Kepulauan Riau. Dengan jangka waktu kredit yang diberikan selama 24 bulan.
“Program pinjaman UMKM dengan bunga 0 persen ini memang ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam hal ini kita bekerjasama dengan Bank Riau Kepri yang sekarang menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Harapan kita bisa membantu usaha kecil yang ingin bangkit setelah terpuruk karena pandemi,” jelas Luki.
Luki juga menyayangkan ketika mendengar adanya komentar masyarakat yang mengatakan jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kurang perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, bagaimanapun juga Luki bisa memakluminya karana komentar dari masyarakat juga bisa dilihat dari latar belakang sosial, pendidikan dan sebagainya.
“Komentar-komentar miring itu biasa. Dan biasanya karena ketidaktahuan mereka. Makanya kita harus rajin memberikan informasi-informasi esperti ini kepada masyarakat. Tidak hanya memberi informasi, tetapi juga kita beri edukasi,” terang Luki.
Disisi lain, lanjut Luki, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kepri tahun 2022 mencapai 76,46 persen, meningkat 0,67 poin atau tumbuh 0,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,79 persen. Peningkatan IPM Kepri tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Bakhan secara nasional, peningkatan IPM 2022 terjadi di seluruh provinsi Kepri mempertahankan posisinya di urutan keempat terbaik nasional setelah DKI Jakarta, D.I.Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Bahkan Kepri menempati posisi pertama dengan IKM tertinggi se-Sumatra.
Para Nelayan Ikut Serta dalam BPJS Ketenagakerjaan
Selanjutnya, untuk perlindungan masyarakat, Gubernur Ansar juga telah mendorong keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan yang berkapasitas dibawah 5 GT di Provinsi Kepri. Dalam usulan asuransi nelayan kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri. Pada tahun 2023 terdapat 34.418 orang nelayan yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan asuransi nelayan akan dilakukan dengan blended budgeting sebesar masing-masing 50 persen antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.
Program Mubaligh Hinterland
Tidak hanya dari sisi infrastruktur dan ekonomi, Ansar Ahmad juga menaruh perhatian terhadap penguatan akhlak masyarakat melalui program mubaligh hinterland. Program itu terbukti berhasil dengan banyaknya warga kawasan pesisir, yang bermukim di daerah terluar Kepri, sangat mengharapkan program Mubaligh Hinterland yang digagas Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berlanjut. Program yang dirasa sangat mumpuni mencegah degradasi akhlak.
Program Kepri Terang
Perhatian Ansar Ahmad untuk masyarakat pesisir juga dibuktikan dengan program Kepri Terang yang menghidupi pulau-pulau hinterland. Sedikitnya 5.034 rumah tangga (RT) kurang mampu yang ada di Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya bisa menikmati listrik sejak tahun 2021. Ketersediaan listrik yang memadai, ujar Ansar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dan SDM di Kepri.
Adapun jumlah sebaran di setiap kabupaten dan kota, masing-masing di Kabupate Natuna berjumlah 261 RT dan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebabyak 1.081 RT. Dari Dana CSR Perusahaan Tambang, untuk Kabupaten Lingga sebanyak 1.563 RT, Kabupaten Karimun sebanyak 850 RT.
Kemudian dari Dana CSR PT. PLN (Persero) sebanyak 510 RT. Realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau total mencapai 1.448 rumah tangga (RT), dengan perincian menggunakan dana APBD Kepri sebanyak 605 RT.
Masing-masing untuk Kabupaten Natuna 125 RT, Kabupaten Bintan 69 RT, Kabupaten Karimun 270 RT, Tanjungpinang 81 RT, dan Batam 60 RT. Sedangkan realisasi dari dana APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 631 RT, masing-masing Kabupaten Natuna 126 RT, Kabupaten Bintan 86 RT, Kabupaten Karimun 81 RT, Kabupaten Lingga 205 RT, dan Batam 133 RT. Selanjutnya bantuan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) wilayah Kepri, yang beroperasi di Batam sebanyak 212 RT.
Rehabilitasi Pembangunan Rumah Suku Laut
Masyarakat hinterland yang juga didominasi Suku Laut tidak luput dari perhatian Ansar Ahmad. Sebanyak 200 rumah warga Suku Laut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), bakal dibangun oleh Pemprov Kepri.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemprov Kepri mengeluarkan anggaran sebesar Rp6 miliar. Hampir sebagian besar rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga akan direhabilitasi total, hanya sebagian kecil direhabilitasi ringan, seperti perbaikan atap atau dinding rumah rusak. Pembangunan rumah Suku Laut di Kabupaten Lingga, menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur menyasar seluruh elemen masyarakat perkotaan hingga kawasan pesisir. Salah satunya Suku Laut, yang sejak zaman dahulu mendiami perairan, khususnya di wilayah Provinsi Kepri.
Pembangunan Rumah Singgah di Batam dan Jakarta
Kebijakan kerakyatan lainnya yang dicurahkan Ansar Ahmad adalah pembangunan rumah singgah bagi warga Kepri di Batam dan Jakarta. Rumah singgah di Batam difungsikan untuk masyarakat dari kabupaten dan kota lainnya yang mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Batam. Sementara rumah singgah di Jakarta bermanfaat bagi warga Kepri yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta.
Bangunan yang terdiri dari empat lantai ini dirancang mampu menampung 40 orang. Tahun ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melengkapi setiap kamar dengan fasilitas tempat tidur, lemari, dan lain-lain.Termasuk juga akan disediakan fasilitas lift untuk memudahkan orang naik turun antar lantai.
“Sekali lagi kita sampaikan, bahwa seluruh kebijakan dan program tersebut adalah kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan H. Ansar Ahmad dan Hj. Marlin. Dan adanya statemen kebijakan Pemerintah yang mengatakan tidak pro kepada rakyat, semestinya bisa lebih bijaklah diutarakan. Kedepankan data, fakta dan statistik. Cari tahu dulu, akan lebih bijak jika memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Kepri untuk terus bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat Kepri,” tutup Luki. (*)
KS10
