Batam, Keprisatu.com – Gubernur Ansar telah menyampaika perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri. Ada enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Kepri, yang kemudian diusulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Ansar mengaku mendukung KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara.dalam bentuk PNBP, namun jangan sampai menyusahkan para pengusaha ikan dan nelayan.
Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengapresiasi Gubernur Ansar Ahmad yang perjuangkan enam pelabuhan perikanan di Kepri.
Sebagaimana diketahui, pada Jum’at (6/1/2023) kemarin, Ansar beraudiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini Hanafi.
Dalam audiensi itu, Ansar meminta agar KKP menetapkan enam pelabuhan perikanan sesuai usulan Pemprov Kepri.
Setakat ini, KKP baru menetapkan tiga pelabuhan yakni Pelabuhan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam.
“Tentu saya mengapresiasi pak Gubernur yang sudah berjuang meminta KKP menetapkan enam pelabuhan. Kita provinsi kepulauan, tentu tiga pelabuhan tidak cukup, kasihan masyarakat di Karimun harus ke Batam, berapa banyak biayanya,” katanya, Senin 7/1/2023).
Meski telah ditetapkan, politisi PKS itu meminta agar aktivitas bongkar muat perikanan tetap diperbolehkan di pelabuhan-pelabuhan lainnya.
Menurutnya, sarana prasarana di enam pelabuhan perikanan tersebut belum memadai seperti ketersediaan gudang bersuhu dingin (cold storage) dan labuh jangkar.
“Saya minta kepada KKP agar keenam pelabuhan tersebut jangan di kunci lokasinya agar yang selama ini tempat bongkar muat ikan masih bisa melakukan kegiatan sampai sarana dan prasarana pelabuhan lengkap,” pintanya.
Wahyu menuturkan, ia mendukung pelabuhan perikanan menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun ia meminta agar tarif yang ditetapkan terjangkau oleh nelayan sehingga tidak akan mempengaruhi harga ikan. (KS03)
