Keprisatu.com – Setelah Adamas Belva Syah Devara, giliran Andi Taufan
Garuda Putra mundur. Andi Taufan Garuda Putra staf khusus (stafsus)
milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pernyataan tertulis, Jumat (24/4), Andi menjelaskan bahwa
pengajuan pengunduran diri itu diserahkan kepada presiden pada 17 April
lalu. ”Dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden,” terangnya.

Alasan utama pengunduran dirinya adalah keinginan untuk mengabdi penuh
pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. ”Terutama yang menjalankan usaha
mikro dan kecil,” lanjutnya. Andi menyampaikan terima kasih kepada
presiden atas kesempatan menjadi stafsus dan menyaksikan langsung cara
kerja presiden.

Nama Andi mendapat sorotan publik setelah surat yang dia kirim kepada
para camat beredar luas. Dia meminta dukungan pelaksanaan program
relawan desa Lawan Covid-19 yang dilakukan perusahaan yang
didirikannya, PT Amartha Mikro Fintek. Perusahaan fintech pendanaan itu
bergerak untuk menghubungkan pemodal dengan pelaku usaha mikro secara
daring.

Dalam surat berkop sekretaris kabinet tersebut, Andi meminta para camat
mendukung petugas lapangan Amartha yang memberikan edukasi tentang
Covid-19. Langkah Andi dinilai sarat dengan konflik kepentingan karena
Amartha adalah perusahaan miliknya pribadi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan pengunduran diri tersebut.
Menurut Pramono, Presiden Jokowi menghargai komitmen Andi Taufan yang
ingin mengabdikan diri untuk penguatan ekonomi lapisan bawah, khususnya
usaha mikro. ”Karena penguatan ekonomi lapisan bawah, terutama UMKM,
juga menjadi perhatian Bapak Presiden selama ini,” katanya.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengapresiasi sikap
keduanya yang dinilai sebagai ciri milenial. Ali mengatakan, pihaknya
mendukung penuh stafsus lain untuk tetap berada di pemerintahan.
Bagaimanapun, representasi milenial tetap harus ada di ring satu.
Sebab, kelompok milenial akan mendominasi tanah air dalam tahun-tahun
ke depan. ”Kelompok usia produktif ini tidak boleh hanya jadi objek
perubahan, tapi harus jadi subjek perubahan,” tuturnya.

Mundurnya dua stafsus presiden itu menjadi sorotan DPR. Mardani Ali
Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS, menyatakan mengapresiasi langkah
Belva dan Andi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mundurnya staf
presiden itu disebabkan adanya tekanan atau memang kesadaran pribadi.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto menambahkan, Jokowi
semestinya selektif dalam menunjuk stafsus. Ketua Komisi VIII DPR itu
mengatakan, jika cenderung lebih merepotkan dan bukan membantu
meringankan tugas presiden, sebaiknya para stafsus mundur saja.
Apalagi, menurut Yandri, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka juga
tidak jelas.

Yaqut Cholil Qoumas, anggota DPR dari Fraksi PKB, mendesak presiden
membubarkan stafsus milenial. ”Keberadaan stafsus milenial tidak
memberikan manfaat. Tidak berfaedah,” katanya.

Menurut Yaqut, presiden sudah memiliki pembantu-pembantu hebat dan
mengerti cara menjalankan pemerintahan. Kalau diharapkan bisa membantu
presiden, sebaiknya para milenial itu melakukannya di dunia yang mereka
tekuni sebelum menjadi stafsus. ”Itu pasti lebih bermakna,” tutur ketua
umum GP Ansor tersebut. (*)

sumber: jawapos.com