Keprisatu.com –  Jajaran Kantor Wilayah Ditektorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepri,  berhasil mengagalkan upaya penyeludupan ekspor barang larangan. Kali ini mereka  menggagalkan ekspor  pasir timah di Perairan Natuna, Sabtu (28/11/2020).

Pasir timah seberat  20 ton itu dibawa oleh Kapal Motor (KM) Jasmien. Kapal itu dinahkodai pria berinisial So,  beserta 4 orang Anak Buah Kapal (ABK). Hingga saat ini, kapal beserta muatan dan ABK Km Jasmien sedang dalam perjalanan ke dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Agus Yulianto mengatakan, penegahan itu dilakukan petugas patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri karena KM Jasmien diduga membawa barang larangan ekspor berupa pasir timah.

“Untuk saat ini KM. Jasmien beserta dengan Nakhoda, ABK Kapal dan muatannya dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Agus dalam rilis diterima Keprisatu.com, Minggu (29/11/2020).

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan nahkoda KM Jasmien diketahui membawa sebanyak 20 ton pasir timah dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 3 miliar.

“Pasir timah itu dikemas didalam 400 karung dengan masing-masing berat 50 Kilogram. Untuk asal dan tujuan saat ini masih dalam didalami,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai dengan Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 mengenai Pengaturan Ekspor Timah Batangan, timah yang dapat diekspor adalah dengan kadar logam batangan minimal 99,85 persen.

Sedangkan, timah setengah jadi termasuk bijih atau pasir timah dilarang untuk diekspor. “Diduga KM. Jasmien telah melanggar pasal 102a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.” ujar Agus.

Ia mengatakan, upaya pengawasan di wilayah perbatasan perairan Indonesia sebagai salah satu jalur lalu lintas perairan utama secara kontinyu dilakukan oleh Bea Cukai.

Bahkan meski pandemi telah berlangsung sekian lamanya, pengawasan dalam bentuk operasi patroli laut bea cukai secara mandiri maupun terkoordinasi dilakukan untuk memastikan penegakan hukum di wilayah tersebut serta memberantas upaya penyelundupan. (ks12)

Editor : Tedjo