Jakarta, Keprisatu.com – Gelombang pernyataan dukungan dari pengurus tingkat provinsi agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, diusulkan menjadi Wakil Presiden RI terus bergulir.
Namun, hingga Senin pagi (16/11/2026), tercatat masih ada 15 dari total 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di seluruh Indonesia yang belum menyatakan sikap dukungannya secara terbuka kepada publik.
Sebaran Wilayah yang Belum Bersuara
Dari 15 pengurus tingkat provinsi yang belum tercatat menyampaikan pernyataan sikap ke media, sebagian besar berada di Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur, khususnya wilayah Papua dan Sulawesi.
Berikut adalah rincian 15 DPD Partai Gerindra yang belum menyatakan dukungan secara terbuka:
- Pulau Jawa (4 DPD): DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Nusa Tenggara (2 DPD): Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Kalimantan (2 DPD): Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
- Sulawesi (3 DPD): Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.
- Papua (4 DPD): Papua, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Di Pulau Jawa sendiri, baru pengurus dari Provinsi Banten dan Jawa Timur yang telah menyuarakan dukungan secara resmi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Sumatera, di mana seluruh pengurus dari 10 provinsi—mulai dari Aceh hingga Kepulauan Riau dan Lampung—telah bulat menyuarakan dukungan mereka secara bergelombang sejak akhir pekan.
Aspirasi Daerah dan Kewenangan Ketua Umum
Belum munculnya pernyataan dari 15 DPD tersebut tidak serta-merta menandakan adanya penolakan di internal partai berlambang kepala garuda itu. Dinamika deklarasi di tingkat daerah memang berlangsung secara bertahap dan terpisah di masing-masing wilayah, sehingga jumlah pengurus provinsi yang bersuara masih sangat dinamis dan berpotensi terus bertambah.
Sementara itu, sejumlah ketua DPD yang telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan—seperti dari Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, hingga Banten—menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi kader dari akar rumput. Para pengurus daerah menilai Dasco memiliki rekam jejak kepemimpinan, loyalitas tinggi, serta kemampuan komunikasi politik lintas koalisi yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
Sesuai mekanisme konstitusional yang disampaikan pimpinan MPR RI, Presiden dijadwalkan mengajukan nama calon wakil presiden untuk kemudian diputuskan dalam rapat paripurna MPR yang direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.(tjl)
