Kemenangan SABAR Sulit Digugat

Ahad, 1 Juli 2018 07:56 WIB
28x Tanjungpinang

TANJUNGPINANG - Jika hasil penghitungan akhir Pilwako Tanjungpinang tidak mengalami perubahan seperti hasil penghitungan Formulir C1, baik KPU maupun internal Tim Pemenangan SABAR, maka kemenangan pasangan Syahrul - Rahma sulit digugat.

Demikian disampaikan Direktur Gurindam Research Centre (GRC), Raja Dachroni melalui rilisnya diterima inilahkepri.com, Jumat (29/6) malam. Hal ini disebut Roni mengingat selisih suara yang tidak memenuhi syarat gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Syarat gugatan MK dia jelaskan jika penduduk mencapai 250 ribu hingga 500 ribu itu minimal 1,5 persen.  Sementara jumlah penduduk Tanjungpinang ada di seputaran ini.  

Roni yang juga merupakan Pengurus Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Kepulauan Riau menambahkan, dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Sedangkan Pasal 157, mengatur perkara hasil pilkada di provinsi, kabupaten atau kota, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. 

"Namun karena hingga saat ini belum dibentuk, maka dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," terangnya.

Gugatan ke MK dia jelaskan paling lambat diajukan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabupaten, kota, dilengkapi dokumen bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Nah, UU Pilkada mengatur lebih rinci soal yaat kandidat yang bisa mengajukan gugatan hasil pilkada ke MK diatur dalam pasal 158," katanya.

Ketentuan untuk Pilwalkot dan Pilbup, terang Roni:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000-500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

"Jika berpijak pada aturan ini dan perolahan suara yang selisihnya lebih dari 1,5 persen sulit sekali untuk digugat, " tutup Raja Dachroni. (inilahkepri/Andri)