Lantik Pejabat, Walikota Tanjungpinang Disemprit Panwaslu

Kamis, 9 November 2017 17:55 WIB
24x Headline Tanjungpinang

TANJUNGPINANG -  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang menyurati Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, kemarin. Suratnya, terkait pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemko Tanjungpinang, hari ini, Kamis (9/11).

Mereka minta salinan surat izin atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri terkait diperbolehkan Wali Kota melantik pejabat, jelang masa jabatanya berakhir.

Panwaslu juga mempertegas kembali surat Bawaslu Kepri, tanggal 19 Juli 2017 tentang Imbauan dan Peringatan Pencegahan untuk tidak melantik pejabat Pemerintah Kota Tanjungpinang enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

”Surat ini untuk memastikan bahwa proses pelantikan telah mendapatkan restu dari Mendagri dan sah sesuai undang-undang dan prosedur yang berlaku. Saat ini kami masih menunggu salinan surat dari Kemedagri tersebut,” tegas Mariyamah Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, kemarin.

Menurutnya, sesuai dengan amanat UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bahwa kepala daerah tidak melakukan pelantikan semenjak enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, hingga enam bulan setelah dilantik, dan setelah penetapan pendaftaran pasangan calon sesuai PKPU No.1 Tahun/ 2017 yang telah menetapkan 12 Februari 2018. PKPU No 1 tahun 2017 ini sebagai penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilu 2018.

Jika ditarik mundur maka kewenangan pelantikan di lakukan Wako berakhir 12 Agustus 2017 lalu. Wako boleh melantik setelah 12 Agustus bila mendapatkan izin atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi itu yang kita tunggu.

”Jika terjadi pelanggaran dengan melakukan pelantikan sebelum mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, maka akan menjadi temuan pelanggaran. Mereka akan mendapatkan sanksi diskualifikasi sebagai calon Walikota/Wakil Walikota pada Pemilu 2018,” tegas Sulbi, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota.

Menghadapi pemilu dua tahapan, yakni Pilwako 2018 dan Pileg Pilpres 2019 Panwaslu Kota Tanjungpinang sudah berupaya mempersiapkannya secara maksimal, agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

Yakni dengan melakukan koodinasi bersama jajaran struktural Bawaslu, semua stakeholder terkait, optimalisasi pengawasan partispatif di lapangan yang melibatkan semua unsur masyarakat.

Serta membuat potensi dan antisipasi kerawanan pelanggaran pemilu pada tiap tahapannya. ”Untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mencegah pelanggaran, kami telah melakukan perekrutan 12 orang Panwascam untuk empat kecamatan,” bebernya.

Guna meningkatkan pengawasan partsipatif, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, Panwaslu juga telah melakukan sosialisasi pengawasan bagi pemilih pemula tingkat SLTA se-Kota Tanjungpinang. Sosialisasi ini bekerjasama dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Tanjungpinang.

”InsyaAllah pada hari Sabtu 10 November kami akan mengadakan lagi sosialisasi tingkat mahasiswa dari seluruh Perguruan Tinggi se-Kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Sumber: Tanjungpinang Pos