70 ASN Nonjob, 3 Mantan Napi Duduki Jabatan Struktural

Selasa, 3 Januari 2017 18:20 WIB
35x Featured Headline Berita Lingga Pemerintahan Politik Keprisatu

Lingga, Keprisatu.com - Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV sebanyak 458 orang yang dilakukan Bupati Lingga di area sawah Sungai Besar, kecamatan Lingga Utara pada Jum'at (30/12/2016) lalu menyisakan 70 nama pejabat ASN yang dinonjobkan. Namun dengan alasan yang tidak transparan atas menonjabatan 70 ASN tersebut, Bupati Lingga malah melantik 3 orang ASN yang sebelumnya tersandung kasus korupsi alias mantan napi dilingkup struktural Pemkab Lingga.

Belakangan diketahui dari beberapa sumber 70 PNS terdiri dari 25 pejabat eselon III dan 45 pejabat eselon II yang dinonjobkan. Padahal selama ini mereka mempunyai karir dan kinerja yang baik dalam membantu kerja pemerintah daerah. Belum diketahui jelas alasan atas nonjabatan sejumlah ASN tersebut, apakah berupa sanksi jabatan atau berkenaan dengan perampingan SOTK baru.

Namun berlakunya hal itu menimbulkan polemik dibeberapa kalangan masyarakat Lingga. Tak hanya itu, bahkan muncul dugaan kesewenang-wenangan dan nepotisme pemerintahan Lingga dalam melakukan pelantikan atau pemberian jabatan. 

Mirisnya, salah sumber mengatakan sejumlah tim pemenangan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lingga diduga menjadi dalang dibalik bongkar pasang kabinet Lingga Terbilang yang penuh unsur kepentingan. 

"Apakah ini ada unsur politik atau jasa balas budi atas pemenangan pilkada dulu," cetus sumber tersebut penuh tanya.

Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan terkait sejumlah pejabat yang dinonjobkannya pada waktu lalu sepenuhnya diketahui Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Kabupaten Lingga. Dia telah menyerahkan persoalan ini kepada Baperjakat dengan alasan Baperjakat yang lebih mengetahui.

"Soal itu BAPERJAKAT 'lah yang lebih tau," kata Wello singkat.

Sayangnya ketika dikonfirmasi, Ketua Baperjakat Kabupaten Lingga, Said Parman belum juga memberi keterangan pasti terkait alasan Pemkab menonjobkan 70 Pejabat Lingga tersebut. 

"Saya No Comment lah dulu," jawab Said Parman singkat.

Sampai saat ini, alasan menonjabatan beberapa PNS dilingkup Pemkab Lingga masih terkesan misterius. Adanya kedua pihak yang mengetahui saling bungkam, dimana ketua Baperjakat tidak bisa berkomentar dan Bupati sebagai pemegang kebijakan maupun pembina pejabat tertinggi di Lingga malah mengatakan Baperjakat lebih mengetahui persoalan nonjob tersebut. 

Ironisnya, 70 pejabat yang tidak tersandung kasus dinonjobkan malah 3 mantan napi dilantik menjabat jabatan struktural. Padahal sesuai dengan aturan ASN yang berlaku, dimana pejabat yang boleh dinonjobkan itu ketika indisplinernya tidak dijalankan maupun dinilai dari loyalitas pekerjaan apakah baik atau buruk menurut penilaian dari BKD setempat. 

Anehnya lagi, BKD Lingga tidak mengetahui persoalan tersebut. Pihak BKD mengaku hanya merekap saja dan mengaku tidak dilibatkan dalam Tim Baperjakat. 

Hal ini justru dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Untuk soal itu kita juga tidak tahu. Kami hanya merekap data, soal itu ketua Tim mungkin lebih mengetahui atau juga dengan Bupati Lingga sendiri. Dan saya sendiri juga tidak masuk dalam tim Baperjakat," ungkap Syamsudi Kepala BKD Lingga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan 3 nama tersebut yakni Yusrizal yang pernah terlibat kasus korupsi DBH Migas APBD Natuna Tahun 2007 bersama Daeng Rusnadi, mantan bupati Natuna, yang terkait dijatuhi vonis 30 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Semula oleh Pemkab Lingga Yusrizal dilantik sebagai Kabag Humas dan Protokoler pada September lalu kini diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan.

Kedua ada Jabar Ali yang pernah terlibat kasus proyek swakelola Disdikpora Lingga kini diangkat menjadi Camat Lingga Utara, yang sebelumnya menjabat sekretaris Distanhut Lingga. 

Dan Badoar Hery yang juga merupakan mantan napi tidak diketahui secara pasti menempati posisi strategis dimana, namun jelasnya juga diangkat oleh Bupati Lingga menduduki jabatan strategis di masa pemerintahannya.

Saat diminta daftar posisi ke BKD Lingga, pihaknya mengatakan belum selesai di input ataupun direkap.

"Belum selesai kita input, cuma jumlah yang dilantik ada," kata Muhammad salah satu Panitia kegiatan Pelantikan pejabat dari BKD Lingga.